Pemerintah Akhirnya Bantu Korban Tragedi Talangsari

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Jumat , 24 Nov 2023 - 22:15

Bantuan Bakal Disalurkan setelah Verifikasi Data Penerima

BANDARLAMPUNG - Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) menyebut korban tragedi Talangsari, Lampung Timur, pada 7 Februari 1989 telah terdata.

Ada sekitar 110 korban yang terdata dari data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait tragedi Talangsari tersebut. Data para korban itu akan diverifikasi kebenarannya, yang kemudian akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

Ketua Tim Penyelesaian Non Yudisial PPHAM Makarim Wibisono mengatakan hingga saat ini data yang diterima pihaknya ada 110 korban tragedi Talangsari tahun 1989. Data itu tengah diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim).

Verifikasi dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran dari data-data Komnas HAM dan juga LPSK agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. ’’Akan diverifikasi dulu karena harus cek dan ricek. Kalau tidak dilakukan, takutnya akan dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” ujar Makarim.

Dilanjutkannya, penyelesaian tragedi Talangsari telah masuk rekomendasi dari Tim PPHAM yang telah disampaikan ke Presiden RI.

Presiden telah mengeluarkan dua perintah untuk penanganan tragedi Talangsari, yaitu Keppres Nomor 17 Tahun 2022 yang membentuk Tim PPHAM untuk memonitoring pelaksanaan dari rekomendasi yang dilaksanakan oleh 19 kementerian dan lembaga negara.

’’Ada Inpres Nomor 2 Tahun 2023. Inpres ini menugaskan kepada 19 kementerian dan lembaga untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan PPHAM berdasarkan Keppres 17 Tahun 2022,” ungkapnya.

Lanjut Makarim, tugas Tim PPHAM ini selain memonitoring rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM, juga mencegah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Sehingga kita sebagai bangsa bisa menghadapi kehidupan kedepan dengan bulat dan utuh,” ucapnya.

Diungkapkan Makarim, pertemuan Tim PPHAM dengan Pemprov Lampung dan Pemkab Lamtim pada Kamis (23/11/2023) di Golden Tulip, Bandarlampung, untuk mendapatkan komitmen pemprov dan pemkab melaksanakan keputusan Tim PPHAM.

’’Sehingga keputusan tim ini bisa mendapat dukungan, baik dari pusat maupun pemerintah daerah,” tuturnya.

Disinggung terkait perhatian apa yang diberikan pemerintah kepada korban tragedi Talangsari, Makarim menyebut ada dua aspek, yaitu pemilihan hak-hak para korban dan pemulihan komunal.

Pemulihan hak korban diungkapkannya seperti dalam bentuk kesehatan dengan memberikan jaminan perioritas yang diberikan kepada para korban oleh Kementerian Kesehatan.

pemerintah akhirnya bantu korban tragedi talangsari                            bantuan bakal disalurkan setelah verifikasi data penerima 
bandarlampung - tim penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (ppham) menyebut korban tragedi talangsari, lampung timur, pada 7 februari 1989 telah terdata.
ada sekitar 110 korban yang terdata dari data komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham) serta lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk) terkait tragedi talangsari tersebut. data para korban itu akan diverifikasi kebenarannya, yang kemudian akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
ketua tim penyelesaian non yudisial ppham makarim wibisono mengatakan hingga saat ini data yang diterima pihaknya ada 110 korban tragedi talangsari tahun 1989. data itu tengah diverifikasi oleh pemerintah provinsi (pemprov) lampung dan pemerintah kabupaten lampung timur (lamtim).
verifikasi dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran dari data-data komnas ham dan juga lpsk agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. ’’akan diverifikasi dulu karena harus cek dan ricek. kalau tidak dilakukan, takutnya akan dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” ujar makarim.
dilanjutkannya, penyelesaian tragedi talangsari telah masuk rekomendasi dari tim ppham yang telah disampaikan ke presiden ri.
presiden telah mengeluarkan dua perintah untuk penanganan tragedi talangsari, yaitu keppres nomor 17 tahun 2022 yang membentuk tim ppham untuk memonitoring pelaksanaan dari rekomendasi yang dilaksanakan oleh 19 kementerian dan lembaga negara.
’’ada inpres nomor 2 tahun 2023. inpres ini menugaskan kepada 19 kementerian dan lembaga untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan ppham berdasarkan keppres 17 tahun 2022,” ungkapnya.
lanjut makarim, tugas tim ppham ini selain memonitoring rekomendasi penyelesaian kasus pelanggaran ham, juga mencegah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“sehingga kita sebagai bangsa bisa menghadapi kehidupan kedepan dengan bulat dan utuh,” ucapnya.
diungkapkan makarim, pertemuan tim ppham dengan pemprov lampung dan pemkab lamtim pada kamis (23/11/2023) di golden tulip, bandarlampung, untuk mendapatkan komitmen pemprov dan pemkab melaksanakan keputusan tim ppham.
’’sehingga keputusan tim ini bisa mendapat dukungan, baik dari pusat maupun pemerintah daerah,” tuturnya.
disinggung terkait perhatian apa yang diberikan pemerintah kepada korban tragedi talangsari, makarim menyebut ada dua aspek, yaitu pemilihan hak-hak para korban dan pemulihan komunal.
pemulihan hak korban diungkapkannya seperti dalam bentuk kesehatan dengan memberikan jaminan perioritas yang diberikan kepada para korban oleh kementerian kesehatan.
“secara khusus dana tidak dimasukan ke bpjs, tapi dana disimpan di kementerian kesehatan. lalu kemenkes langsung merespon rumah sakit yang melaporkan telah menangani korban,” ungkapnya 
kemudiaan di kementerian sosial, pemerintah memberikan bantuan rutin setiap bulan yang diterima oleh lara korban.
untuk kementerian pertanian, juga menyalurkan alat-alat pertanian hingga hewan ternak kepada lara korban tragedi talangsari.
“misal pada waktu kasus dulu itu koban ada lembu diambil tni. kemudian itu diganti oleh kementan. karena lembu sudah sudah, maka diganti sapi,” ucapnya.
’’ada juga alat-alat pertanian untuk mendukung kegiatan pertanian,” ujarnya.
kementerian koperasi dan ukm juga memberikan bantuan dalam bentuk pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah.
lebih lanjut, makarim mengungkapkan bantuan-bantuan tersebut telah disiapkan dan tinggal menunggu disalurkan.
penyaluran sendiri setelah data penerima lengkap dan telah diverifikasi oleh pemprov lampung dan pemkab lampung timur.
“kalau itu sudah semua, maka kementerian dan lembaga akan datang dan memberikan komitmen yang sudah disebutkan itu,” tuturnya.
diketahui mengutip dari wikipedia, tragedi talangsari 1989 atau peristiwa talangsari 1989 adalah kasus pelanggaran ham berat masa lalu yang terjadi pada tanggal 7 februari 1989 di dusun talangsari iii, desa rajabasa lama, kecamatan way jepara, kabupaten lampung timur (saat itu masuk kabupaten lampung tengah). 
peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal pancasila di masa orde baru. aturan ini termanifetasi dalam uu no.3 tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya serta uu no 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.
komnas ham yang memegang mandat sesuai undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang ham membentuk tim pemantauan peristiwa talangsari dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran ham berat di sana. 
komnas ham mencatat tragedi talangsari menelan 130 orang terbunuh, 77 orang dipindahkan secara paksa, 53 orang dirampas haknya sewenang-wenang, dan 46 orang lainnya disiksa.
abri juga membakar seluruh perabotan rumah warga sehingga situasi saat itu sangat mencekam. dusun itu sempat disebut sebagai dusun mati dan orang-orang yang tinggal di sana mendapat sebutan sebagai “orang lokasi” sehingga mendapat diskriminasi dari penduduk sekitar. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Minggu 26 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan