Pengamat Politik Candrawansyah: Perusakan APK Adalah Pidana Pemilihan

PRINGSEWU - Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Candrawansyah menegaskan bahwa merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye (APK) adalah bagian yang dilarang dan ada unsur pidananya. 

Candrawansyah mengatakan, bahwa masa kampanye sudah dimulai pada tanggal 25 September 2024 dan akan berlangsung tiga hari sebelum hari pencoblosan. 

Tentunya pasangan calon, tim, maupun masyarakat secara formal dapat melaksanakan kampanye untuk memperkenalkan diri di tengah masyarakat. 

“Bagian dari kampanye adalah memasang alat peraga kampanye di tengah masyarakat. Akan tetapi kejadian perusakan APK tersebut masih sering terjadi ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” ujar Candrawansyah saat dihubungi via WhatsApp, Rabu 9 Oktober 2024 malam. 

Menurutnya, Dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sudah sangat jelas bahwa perusakan APK yang dipasang secara baik dengan memperhatikan regulasi ada unsur pidana pemilu. 

Dalam pasal 69 huruf g dalam larangan kampanye menyebutkan bahwa merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye adalah bagian yang dilarang. 

Unsur pidana pada pasal 187 angka (3) yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

“Jadi, menurutku bahwa kegiatan perusakan APK ada unsur pidana pemilihan,” ungkap Candra sapaan akrabnya. 

Menurutnya, Tinggal masyarakat atau tim kampanye melaporkan saja kepada Bawaslu dengan membawa bukti-bukti yang kuat, termasuk oknum perusak APK dimaksud dan Bawaslu memproses sesuai mekanisme di Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang Penangan Pelanggan Pemilihan. 

Berikutnya menurut Candra adalah agar semua unsur masyarakat, penyelenggara pemilu, partai politik memberikan edukasi politik kepada masyarakat lainnya agar tidak menyebarkan berita hoax, merusak AKP, berkampanye mengandung Sara agar pelaksanaan pemilihan melahirkan pemimpin yang baik sesuai amanah rakyat.

Sementara, ditambahkan Tim Pemenangan Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda, Rodi Agung Saputra, meminta Bawaslu Kabupaten Pringsewu dapat menindaklanjuti laporan terkait perusakan APK Adilah. 

Selain itu juga, Rodi meminta agar pihak Kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Pringsewu untuk segera mengusut tuntas terhadap kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) tersebut.

“Kami minta kasus ini harus segera diusut tuntas. Karena terjadi secara massif dan terstruktur di beberapa kecamatan di Pringsewu yaitu, di wilayah Kecamatan Pringsewu dan Ambarawa. Dikuatirkan bila tidak diusut secepatnya akan meluas ke tempat lain,” tegasnya, Rabu (9/10/2024).