MenPAN-RB Warning ASN yang Pasangannya Maju Pilkada 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 08 Oct 2024 - 21:57

BERI PERNYATAAN: MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas saat memberikan pernyataan terkait netralitas ASN dalam Pilkada 2024 di Jakarta.-FOTO IST -

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN), terutama yang pasangannya maju sebagai kandidat kepala daerah pada Pilkada 2024, untuk menjaga netralitas selama masa kampanye.

Anas menegaskan bahwa ASN tidak boleh terlibat secara aktif dalam kampanye.

“ASN yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan Pilkada 2024 wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara, sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (8/10).

Penerapan asas netralitas, menurut Anas, bertujuan untuk mencegah ASN yang memiliki pasangan yang maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dari terlibat dalam politik praktis.

“Aturan ini juga untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tambahnya.

Anas juga mengimbau ASN untuk tidak melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial, baik dengan cara memposting, berkomentar, membagikan tautan, maupun memberikan dukungan berupa “like” atau simbol lainnya.

ASN yang pasangannya maju dalam Pilkada tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi pasangannya. “Kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, seperti pertemuan, ajakan, pemberian barang, dan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung pasangan juga tidak diperbolehkan,” jelasnya.

Meskipun begitu, ASN masih diperbolehkan mendampingi suami atau istri saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), serta dalam pengenalan ke masyarakat.

Mereka juga diperbolehkan berfoto bersama pasangannya, namun tanpa melakukan simbol tangan atau gerakan yang menunjukkan dukungan.

“ASN diperbolehkan menghadiri kegiatan kampanye suami atau istri, tetapi tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye tersebut,” tambah Anas.

Anas juga mengingatkan agar ASN mematuhi aturan ini yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai ASN yang Memiliki Pasangan Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

Penyelenggaraan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas netralitas, di mana ASN harus menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh atau berpihak pada kepentingan politik.

“ASN yang melanggar asas netralitas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Anas.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memastikan bahwa seluruh anggota Polri tetap netral dalam menghadapi Pilkada 2024.

menpan-rb warning asn yang pasangannya maju pilkada 2024                            jakarta – menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb), abdullah azwar anas, mengingatkan aparatur sipil negara (asn), terutama yang pasangannya maju sebagai kandidat kepala daerah pada pilkada 2024, untuk menjaga netralitas selama masa kampanye.
anas menegaskan bahwa asn tidak boleh terlibat secara aktif dalam kampanye.
 “asn yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan pilkada 2024 wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara, sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan di jakarta, selasa (8/10).
penerapan asas netralitas, menurut anas, bertujuan untuk mencegah asn yang memiliki pasangan yang maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dari terlibat dalam politik praktis. 
“aturan ini juga untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tambahnya.
anas juga mengimbau asn untuk tidak melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial, baik dengan cara memposting, berkomentar, membagikan tautan, maupun memberikan dukungan berupa “like” atau simbol lainnya.
asn yang pasangannya maju dalam pilkada tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi pasangannya. “kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, seperti pertemuan, ajakan, pemberian barang, dan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung pasangan juga tidak diperbolehkan,” jelasnya.
meskipun begitu, asn masih diperbolehkan mendampingi suami atau istri saat pendaftaran di komisi pemilihan umum (kpu) atau komisi pemilihan umum daerah (kpud), serta dalam pengenalan ke masyarakat. 
mereka juga diperbolehkan berfoto bersama pasangannya, namun tanpa melakukan simbol tangan atau gerakan yang menunjukkan dukungan.
“asn diperbolehkan menghadiri kegiatan kampanye suami atau istri, tetapi tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye tersebut,” tambah anas.
anas juga mengingatkan agar asn mematuhi aturan ini yang telah diatur dalam surat edaran menteri panrb nomor 18 tahun 2023 tentang netralitas bagi pegawai asn yang memiliki pasangan berstatus sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.
penyelenggaraan manajemen asn dilaksanakan berdasarkan asas netralitas, di mana asn harus menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh atau berpihak pada kepentingan politik. 
“asn yang melanggar asas netralitas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup anas. 
divisi profesi dan pengamanan (divpropam) polri memastikan bahwa seluruh anggota polri tetap netral dalam menghadapi pilkada 2024.
kadiv propam polri irjen abdul karim menyampaikan beberapa langkah strategis dalam rapat koordinasi tingkat nasional di ptik, jakarta selatan, guna menyamakan persepsi seluruh anggota terkait netralitas dalam pilkada.
“commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan,” kata irjen abdul karim dalam keterangan resminya, jumat (27/9/2024).
ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan diterapkan hingga tingkat polda, khususnya untuk menghadapi pilkada serentak yang sudah memasuki tahap kampanye.
sebagai langkah strategis menjelang pilkada, irjen abdul karim menegaskan pentingnya menjaga netralitas seluruh anggota polri. selain itu, anggota polri yang mencalonkan diri dalam pilkada harus benar-benar keluar dari institusi terlebih dahulu.
“terkait pilkada, fokus utama kita adalah masalah netralitas. kebijakan pimpinan sudah jelas bahwa polri harus netral, dan mekanisme serta aturannya juga sudah ada. kami akan melakukan tindakan tegas jika ditemukan anggota yang terlibat dalam pilkada,” jelas karim.
irjen karim juga menegaskan pentingnya keterbukaan institusi terhadap masukan masyarakat, termasuk melalui media sosial. hal ini, menurutnya, sesuai dengan perkembangan zaman dan bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan serta penegakan kode etik anggota.
“menyangkut masalah penegakan hukum internal, khususnya kedisiplinan anggota dan kode etik, kami berupaya memitigasi kasus-kasus yang viral di masyarakat, terutama yang menyangkut masalah wanita dan anak, karena hal ini sangat diperhatikan publik,” ujarnya.
ia juga memastikan bahwa divpropam akan mengawal setiap kasus secara objektif dan menegakkan aturan tanpa pandang bulu. selain itu, ia menyebutkan bahwa pihaknya menerima koreksi serta masukan dari masyarakat demi perbaikan organisasi.
“masalah-masalah yang terjadi di wilayah yang menyangkut anggota harus ditangani secara tegas dan transparan. kami juga selalu terbuka terhadap koreksi dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan organisasi,” pungkasnya. (jpnn/abd)