Bawaslu Ambil Langkah Patroli Pengawasan

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 01 Oct 2024 - 21:00

PELANGGARAN : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota Bandarlampung Oddy Marsa J.P.A. didampingi Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hasanuddin Alam, M.Si.-Foto Jeni-

bawaslu ambil langkah patroli pengawasan                            bandarlampung – hingga hari ketujuh masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024, badan pengawas pemilu (bawaslu) belum menemukan atau mendapat laporan adanya pelanggaran. sehingga, bawaslu mengambil langkah untuk melakukan patroli pengawasan hingga setiap kelurahan.
hal tersebut diungkapkan koordinator divisi penanganan pelanggaran pemilu bawaslu kota bandarlampung oddy marsa j.p.a. didampingi kordiv hukum dan penyelesaian sengketa hasanuddin alam, m.si.
dijelaskan, memasuki hari ketujuh kampanye yang dimulai 25 september 2024, pihaknya belum menemukan atau mendapat laporan pelanggaran kampanye oleh para calon kepala daerah.
baca juga:gunakan anggaran sesuai nilai pancasila! 
’’walaupun belum menemukan atau mendapat laporan, kami terus melakukan patroli guna mencegah terjadi pelanggaran pilkada 2024 di tempat yang rawan mengumpulkan massa atau di jam-jam yang ada kegiatan,” ungkap oddy.
terkait sttp (surat tanda terima pemberitahuan), ody mengaku baru menerima dari calon wali kota nomor urut 2, yakni pasangan eva dwiana-deddy amarullah.
’’paling banyak melakukan pengawasan melekat adalah pengawas kelurahan dan panwascam yang berada di lokasi ketika memang sudah stpp mereka akan datang,” katanya.
dia akan fokus melakukan pengawasan untuk memastikan kampanye calon kepala daerah sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kpu bandarlampung yang sudah dibuat zonasi.
’’kami melihat bahan kampanye yang dibagikan apakah hal itu atribut kampanye yang sesuai atau tidak. termasuk kampanye menggunakan fasilitas negara atau tidak,” bebernya.
untuk di media sosial (medsos), pasangan calon sudah membuat akun yang didaftarkan ke kpu untuk memposting kegiatan. khusus medsos, bawaslu memantau apakah ada unsur kampanye hitam atau tidak.
’’kami sudah memberikan tugas kepada jajaran bawaslu untuk memantau setiap medsos,” pungkasnya. 
diberitakan sebelumnya, badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung menekankan kepada seluruh kepala desa (kades) yang ada di sai bumi ruwa jurai netral dalam pilkada serentak 2024.
kordiv penyelesaian sengketa bawaslu lampung gistiawan menjelaskan ada proses-proses penegakan hukum terhadap kepala desa yang melanggar netralitas.
proses penegakan hukum terhadap kepala desa yang melanggar netralitas dalam pilkada melibatkan beberapa langkah. 
yakni, pengawasan oleh bawaslu. di mana, bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran dan melakukan kajian untuk memastikan kebenarannya.
kemudian, emeriksaan dan rapat sentra gakkumdu. "jika terbukti melanggar, kasus tersebut dibahas dalam sentra gakkumdu yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian untuk menentukan sanksi," tandas gistiawan, melalui keterangan yang diterima jumat 27 september 2024.
gistiawan melanjutkan, kepala desa dapat dikenakan sanksi administratif (teguran lisan/tertulis, pemberhentian sementara) atau sanksi pidana (penjara dan denda) sesuai dengan uu no.10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daeah dan uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. 
sebelumnya, bawaslu lampung menggarisbawahi pentingnya netralitas aparatur sipil negara (asn) dan kepala desa (kades) dalam pilkada 2024.
ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar mengungkapkan hal ini saat membuka workshop penanganan pelanggaran netralitas asn dan kepala daerah bersama stakeholder di bandarlampung, selasa (10/9).
iskardo menekankan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, asn harus bersikap netral selama pilkada.
’’dalam perhelatan ini, semua stakeholder terlibat dan ada potensi pelanggaran. karena itu, bawaslu lampung mengajak diskusi untuk menyamakan persepsi,” jelasnya. 
ia juga menekankan perlunya membangun demokrasi yang kokoh agar pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.
“kita perlu memperkuat regulasi dan memiliki tekad kuat untuk membangun demokrasi yang luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil),” tambahnya.
workshop ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran netralitas asn dan kepala desa.
selain itu, kegiatan ini juga berfokus pada sinergi, efektivitas, dan efisiensi koordinasi antar-lembaga terkait dalam penanganan laporan pelanggaran.
inspektur pemerintah daerah lampung, ir. fredy, menyambut baik kegiatan ini.  ia menekankan bahwa pilkada 27 november 2024 merupakan momen penting di mana netralitas asn dan kepala desa harus dijaga sebagai bentuk komitmen terhadap integritas.
“netralitas adalah komitmen untuk tetap berintegritas; asn dan kepala desa tidak boleh berpihak kepada peserta pilkada,” ujar fredy. 
ia berharap seluruh tahapan pilkada di lampung berjalan bersih, adil, dan efektif. acara ini diakhiri dengan pembacaan dan penandatangan deklarasi ikrar netralitas asn dan kepala desa pada pemilihan serentak di provinsi lampung yang dipimpin oleh ir. fredy dan diikuti oleh seluruh peserta. (jen/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan