Paslon Bupati dan Wabup Pringsewu Dikawal Polisi, Kapolres: Personel Harus Tetap Netral

PRINGSEWU – Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Pringsewu 2024 mendapat pengawalan melekat dari anggota kepolisian. 

Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra menegaskan bahwa para personel yang ditugaskan untuk mengawal paslon tersebut harus tetap netral dan tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan. ’’Ya, benar. Setiap paslon sudah mendapatkan pengawalan,” kata dia, Rabu (25/9). 

Kapolres menjelaskan bahwa dua personel kepolisian disiapkan untuk masing-masing paslon guna memastikan keamanan selama aktivitas mereka setelah penetapan sebagai calon bupati dan wakil bupati.

Meski demikian, Kapolres dengan tegas mengingatkan bahwa para personel yang mengawal paslon harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

 “Tugas mereka adalah menjaga keamanan paslon selama masa Pilkada, tanpa berpihak pada salah satu pasangan,” tegasnya.

Selain pengawalan paslon, Satuan Tugas Operasi Mantap Praja Polres Pringsewu juga telah mengamankan logistik Pilkada Serentak 2024 yang tiba di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu di Pekon Kediri, Gadingrejo, pada Rabu (25/9).

Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Polres Pringsewu, Iptu Priyono, yang mewakili Kapolres Pringsewu, menyatakan bahwa pengamanan logistik dilakukan dengan ketat untuk memastikan kelancaran dan keamanan distribusi hingga pelaksanaan Pilkada.

“Kami akan terus memastikan seluruh tahapan Pilkada, termasuk distribusi logistik, berjalan sesuai prosedur dan tanpa gangguan,” ujar Priyono. 

Diketahui sebelumnya, Bawaslu Provinsi Lampung mewarning Penjabat Sementara (Pjs) di empat daerah di Lampung agar menjunjung tinggi netralitasnya jelang pilkada. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar di sela Deklarasi Damai yang diselenggarakan Bawaslu Kota Bandar Lampung, Selasa 24 September 2024.

Iskardo menjelaslan pihaknya sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, termasuk terhadap Pj. Kepala Daerah se Lampung. 

“Termasuk juga pada pak Pj. Gubernur, dan di beberapa kesempatan kita turun ke daerah. Kita tekankan netralitas,” ujarnya. 

Pun, sambungnya, begitu dengan Pjs Kepala Daerah yang pada Selasa 23 September 2024 dikukuhkan. Yakni, Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. 

“Hari ini spesial, begitu kampanye ada Pjs Kepala Daerah. Ini kan daerah daerah yang kada atau incumbent nya ikut pilkada. Tentu kita tekankan sesuai dengan regulasi untuk netral,” seraya mengiyakan bahwa Pjs Kada juga menjadi salahsatu objek pengawasan Netralitas ASN.