Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Minta Sinergisitas Gakkumdu dalam Pengawasan Pemilu 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 20 Sep 2024 - 21:48

Hadi Tjahjanto mengajak Sentra Gakkumdu untuk menjaga sinergisitas dalam mengawasi Pemilu 2024.-FOTO BAWASLU RI -

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi jahjanto, mewakili Presiden Republik Indonesia, dalam acara Sentra Gakkumdu Award yang berlangsung di Ancol, Jakarta Pusat, Kamis (19/9), menekankan pentingnya sinergisitas dalam proses demokrasi selama pemilihan serentak tahun 2024.

’’Seluruh komponen Sentra Gakkumdu harus bersinergi dan berkolaborasi. Ada tiga aspek kolaborasi yang harus ditaati, yaitu kolaborasi internal antara anggota Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian,” ujar Hadi.

Hadi menambahkan bahwa kolaborasi kedua adalah antara Sentra Gakkumdu pusat dan daerah serta dengan peraturan lembaga untuk mengoptimalkan kerja-kerja mereka.

“Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pemilu,” katanya.

Di akhir paparannya, Hadi memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Sentra Gakkumdu atas kerja keras mereka dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Seluruh tahapan Pemilu 2024 telah selesai, dan saya mengapresiasi Bapak/Ibu Anggota Sentra Gakkumdu yang telah berperan dalam pencegahan dan penegakan hukum pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu,” tutup Hadi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan jajaran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) akan mengantisipasi pelanggaran pemilu di empat titik rawan wilayah Sumatera.

’’Saya apresiasi Bawaslu RI yang telah memetakan wilayah yang rawan terjadi pelanggaran Pilkada 2024,” kata Hadi saat membuka rapat koordinasi Sentra Gakkumdu dalam siaran live di akun YouTube Kemenkopolhukam, Selasa (9/7).

Keempat provinsi yang dinilai rawan, yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan kepulauan Riau.

“Pelanggaran bisa dari beragam aspek, apakah penyelenggaranya, apakah aspek kontestan atau partisipasi atau masyarakat,” jelas Hadi.

Beberapa faktor, kata Hadi, membuat ke empat provinsi ini dinilai rawan terjadi pelanggaran pemilu.

Salah satu faktor utamanya yakni wilayah tersebut memiliki penduduk yang cukup banyak sehingga polarisasi masyarakat mudah terjadi.

Karena kondisi tersebut, Hadi meminta seluruh anggota Sentra Gakumdu yang terdiri dari Polri, Bawaslu dan Kejaksaan Agung dapat melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggar pemilu.

Beragam upaya, lanjut Hadi, dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan salah satunya dengan sosialisasi pemilu damai.

menkopolhukam hadi tjahjanto minta sinergisitas gakkumdu dalam pengawasan pemilu 2024                            jakarta – menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menkopolhukam) hadi jahjanto, mewakili presiden republik indonesia, dalam acara sentra gakkumdu award yang berlangsung di ancol, jakarta pusat, kamis (19/9), menekankan pentingnya sinergisitas dalam proses demokrasi selama pemilihan serentak tahun 2024.
’’seluruh komponen sentra gakkumdu harus bersinergi dan berkolaborasi. ada tiga aspek kolaborasi yang harus ditaati, yaitu kolaborasi internal antara anggota sentra gakkumdu, yaitu bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian,” ujar hadi.
hadi menambahkan bahwa kolaborasi kedua adalah antara sentra gakkumdu pusat dan daerah serta dengan peraturan lembaga untuk mengoptimalkan kerja-kerja mereka.
“kolaborasi ini penting untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pemilu,” katanya.
di akhir paparannya, hadi memberikan apresiasi kepada seluruh anggota sentra gakkumdu atas kerja keras mereka dalam pelaksanaan pemilu 2024.
“seluruh tahapan pemilu 2024 telah selesai, dan saya mengapresiasi bapak/ibu anggota sentra gakkumdu yang telah berperan dalam pencegahan dan penegakan hukum pemilu, khususnya terkait tindak pidana pemilu,” tutup hadi.
menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menkopolhukam) hadi tjahjanto mengatakan jajaran sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) akan mengantisipasi pelanggaran pemilu di empat titik rawan wilayah sumatera.
’’saya apresiasi bawaslu ri yang telah memetakan wilayah yang rawan terjadi pelanggaran pilkada 2024,” kata hadi saat membuka rapat koordinasi sentra gakkumdu dalam siaran live di akun youtube kemenkopolhukam, selasa (9/7).
keempat provinsi yang dinilai rawan, yakni sumatera barat, jambi, bengkulu dan kepulauan riau.
“pelanggaran bisa dari beragam aspek, apakah penyelenggaranya, apakah aspek kontestan atau partisipasi atau masyarakat,” jelas hadi.
beberapa faktor, kata hadi, membuat ke empat provinsi ini dinilai rawan terjadi pelanggaran pemilu.
salah satu faktor utamanya yakni wilayah tersebut memiliki penduduk yang cukup banyak sehingga polarisasi masyarakat mudah terjadi.
karena kondisi tersebut, hadi meminta seluruh anggota sentra gakumdu yang terdiri dari polri, bawaslu dan kejaksaan agung dapat melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggar pemilu.
beragam upaya, lanjut hadi, dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan salah satunya dengan sosialisasi pemilu damai.
selain fokus ke pencegahan pelanggaran pemilu, hadi juga meminta sentra gakumdu melakukan penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pidana pemilu.
“dalam penindakan tindak pidana pilkada berlaku hukum secara khusus yang mengharuskan bawaslu polri dan kejaksaan untuk memproses tindak pidana dalam waktu yang cepat,” kata dia.
dengan adanya upaya pengawasan dan penindakan dari sentra gakumdu, hadi berharap pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar.
deiketahui badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) telah memetakan lima daerah yang menjadi rawan tinggi dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024. kelima daerah tersebut adalah sulawesi utara, jawa barat, maluku utara, dki jakarta, dan papua.
 hal tersebut disampaikan oleh ketua bawaslu ri, rahmat bagja, dalam doorstop dialog publik dengan tema pilpres 2024: memperkuat pemilu damai dan demokrasi menuju indonesia maju, di jakarta, rabu (11/10/23).
 “daerah spesifik yang menjadi perhatian atau kerawanan tinggi itu yang telah dipetakan oleh bawaslu, yaitu sulawesi utara, jawa barat, maluku utara, dki jakarta, dan papua,” kata rahmat.
rahmat menjelaskan, kerawanan tinggi di papua disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kendala geografis dan keamanan, serta kendala-kendala yang berkaitan dengan proses distribusi nantinya serta dengan sistem pemilihan.
selain itu, kata rahmat, jawa barat dan dki jakarta menjadi daerah yang memproduksi terkait politisasi sara yang menjadi concern.
“sehingga terkait daerah2 tersebut perlu berkoordinasi dengan mabes polri. sejauh ini ada operasi mantap brata yang dilakukan oleh polri serta memiliki indeks kerawanan sendiri yang dilakukan oleh teman-teman di intelkam,” pungkas rahmat.
rahmat menambahkan, bawaslu akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran di daerah-daerah rawan tersebut. upaya tersebut antara lain melalui pengawasan melekat, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi kepada masyarakat.
“kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis,” tutupnya. (bwl/abd)