Soal BPHTB, Keputusan Tergantung Wali Kota Bandar Lampung

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 20 Sep 2024 - 21:04

RAPAT: Hasil rapat antara Pemprov Lampung dan Pemkot Bandarlampung terkait BPHTB masih menunggu keputusan wali kota.-FOTO IST-

soal bphtb, keputusan tergantung wali kota bandar lampung                            bandarlampung – pemerintah provinsi (pemprov) lampung masih menunggu keputusan wali kota bandarlampung terkait usulan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) untuk warga waydadi yang tidak memiliki sertifikat tanah.
plt. asisten 1 setkot bandarlampung sukarma wijaya menyatakan bahwa pihaknya baru-baru ini diundang oleh pemprov untuk membahas penyelesaian masalah tanah di waydadi. 
“kami hanya mendengarkan dalam rapat tersebut,” ujarnya, jumat 20 september 2024.
terkait dorongan dprd provinsi lampung untuk menghapuskan bphtb di lokasi tersebut, sukarma menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya ada pada wali kota bandar lampung. 
“yang memiliki kewenangan adalah bunda, jadi keputusan mengenai penghapusan berada di tangan ibu wali kota,” katanya.
baca juga:pemerintah kota bandarlampung serahkan 15 ambulans untuk puskesmas
dia menjelaskan bahwa bphtb hanya dikenakan ketika ada transaksi tanah.
“ini adalah masalah tanah milik pemprov dan warga way dadi. jika tidak ada transaksi, bagaimana bisa membahas bphtb? penerapannya tergantung keputusan wali kota,” tegas sukarma.
sebelumnya, ketua komisi i dprd provinsi lampung, budiman as, mendorong pemkot bandar lampung untuk memberikan keringanan bphtb bagi warga way dadi. menurutnya, penghapusan atau pelonggaran bphtb dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan pembayaran aset tanah kepada pemprov lampung.
“jika bphtb di way dadi diringankan atau digratiskan, ini akan menarik masyarakat yang tinggal di sana,” ungkap budiman. dia menekankan pentingnya mencari sumber pendapatan asli daerah (pad) lainnya, agar way dadi bisa mendapatkan keringanan.
baca juga:dlh dan polres selidiki kapal tongkang angkut batu bara 
budiman menambahkan bahwa harga appraisal tanah di way dadi tidak bisa diturunkan karena sudah ditetapkan oleh hukum. “appraisal ini tidak bisa diturunkan lagi karena sudah ada ketentuan hukum,” ujarnya.
lebih lanjut, budiman meminta pemprov lampung untuk membentuk tim kerja guna menangani pelepasan aset tanah way dadi. 
“usulan dari dprd ini mendapat respons baik. untuk menuntaskan kendala ini, harus ada tim terpadu yang melibatkan pemprov, pemkot, aparat penegak hukum, tni, dan polri untuk memberikan edukasi kepada warga tentang persyaratan yang harus dipenuhi,” tuturnya.
budiman juga mengapresiasi kinerja pj. gubernur lampung, samsudin, yang proaktif dalam menyelesaikan berbagai masalah di daerah. 
“kita bersyukur atas inisiatif pj. gubernur sejak dilantik. beberapa masalah, seperti di kotabaru dan margatiga, sudah mulai teratasi, dan kini fokus pada way dadi,” ungkapnya. 
baca juga:raih 68 medali, lampung capai 10 besar di pon xxi
sebelumnya, ketua komisi i dprd provinsi lampung budiman as dorong pemerintah kota (pemkot) bandar lampung beri keringanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) khusus warga way dadi, bandar lampung.
hal tersebut sebagai salah satu daya tarik masyarakat untuk melakukan pembayaran aset tanah ke pemerintah provinsi (pemprov) lampung yang tengah dilepas.
kata budiman as, jika bphtb tanah di way dadi diringankan atau digratiskan maka dapat menjadi salah satu dari tarik bagi masyarakat yang mendiami tanah tersebut.
“bphtb ini kami mendorong diringankan atau digratiskan. jangan juga ini jadi obyek target pad oleh pemkot bandar lampung,” ujar budiman as. 
“kita cari pad yang lain, tapi khusus way dadi ini digratiskan sehingga ini membantu masyarakat sana,” sambungnya.
sebab, kata budiman as harga appraisal tanah way dadi sudah tidak dapat diturunkan lagi sebab telah ketentuan hukum.
“ini kan appraisal yang secara aturan itu tidak bisa diturunkan lagi ya harganya karena memang sudah ketentuan hukum,” ucapnya.
selain itu, lanjut budiman as, untuk menangani pelepasan aset tanah way dadi ini, dirinya meminta pemprov lampung dapat membentuk tim kerja 
“itu usul dari dprd, dan direspon baik. untuk menuntaskan kendala itu memang harus ada tim terpadu,” terangnya.
“ada dari pemprov, pemkot, aparat penegak hukum, tni, dan polri supaya mereka melakukan edukasi kepada warga di situ untuk penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi,” tuturnya.
pada kesempatan tersebut, budiman as mengapresiasi atas kinerja pj. gubernur lampung samsudin yang inisiatif bergerak menyelesaikan berbagai persoalan di lampung.
“kita bersyukur sudah ada inisiatif yang dilakukan pj. gubernur, ini luar biasa sejak beliau dilantik. pertama kotabaru yang mulai diteruskan. kemudian margatiga, alhamdulillah kemarin sudah diresmikan presiden. selanjutnya masalah way dadi,” ungkapnya. (mel/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 21 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan