Fora Inkindo Ajang Cari Solusi Hadapi Tantangan Usaha Konstruksi

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Rizky Panchanov |

Selasa , 10 Sep 2024 - 18:42

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Lampung Mulyadi Irsan buka Fora Inkindo Lampung. Foto Prima Imansyah Permana/Radar Lampung. --

Senada disampaikan, Ketua Pelaksana Fora Inkindo Lampung, Sulton Farid, permasalahan yang dihadapi oleh anggota Inkindo biasanya terjadi karena adanya regulasi baru.

"Mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dan teman-teman pengusaha juga kurang update," ucapnya.

Melalui Fora Inkindo ini, diharapkan anggota dapat mencapai solusi mulai dari program, regulasi, terkait masalah hukum, sampai yang terbaru ini tentang perpajakan.

"Misalnya masalah hukum konstruksi, secara aturan, kita tidak bisa langsung ke Pidana atau Tipikor, tapi ke Perdata dulu," ungkapnya.

"Maka dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu teman-teman yang tergabung di dalam Inkindo agar lebih paham tentang aturan, regulasi, hukum serta perpajakan dalam usaha konstruksi dan konsultan," sambungnya.

Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung, Ardiansyah mengajak, Inkindo bersama Kadin menyelesaikan permasalah yang dihadapi para pengusaha konsultasi.

"Kami dari Kadin mengajak sama-sama menyelesaikan permasalah para konsultan. Tentu perlu kita diskusikan," ujar Bang Aca sapaan akrabnya.

Kata Bang Aca ada banyak tantangan yang dihadapi dunia usaha konsultasi kedepan, mulai dari era masyarakat ekonomi ASEAN, membuka ruang bagi konsultan asing bekerja di Indonesia.

Pasar luar negeri yang semakin terbuka, menuntut dunia usaha konsultan harus semakin kompetitif; perkembangan sektor usaha di bidang non kontruksi berpeluang membuka pasar baru.

Perubahan regulasi dan turunannya, menuntut dunia usaha konsultan harus siap melakukan penyesuaian; penerapan sistem informasi terintegrasi dampaknya dunia usaha harus memili sistem IT yang kuat dan mampu adaptasi perubahan teknologi Informasi di era revolusi industri 4.0.

Tuntutan memiliki standar ISO yang sesuai; kesiapan tenaga ahli yang kompeten dalam menghadapi persaingan bebas di pasar global; peningkatan kualitas SDM pada usaha jasa konsultan yang belum produktif dan kreatif, menguasai pasar pusat teknologi dan informasi.

Diperlukan Akreditasi dan Kompetensi, menyangkut keahlian jasa konsultansi dengan adanya sertifikat tenaga ahli yang dikeluarkan oleh lembaga EKSP (Badan Nasional Sertifikat Profesi).(*)

fora inkindo ajang cari solusi hadapi tantangan usaha konstruksi                            bandarlampung - bahas tantangan dunia konsultasi kedepan, dewan pengurus provinsi ikatan nasional konsultan indonesia (dpp inkindo) lampung gelar forum anggota (fora) seminar pembangunan daerah.
fora inkindo ini mengusung tema mewujudkan pembangunan jasa konsultan yang sejahtera, maju, dah berintegritas berlangsung, pada selasa 10 september 2024 di hotel emersia.
salah satu narasumber yang dihadirkan pada fora inkindo, yaitu ketua dewan pertimbangan kamar dagang dan industri (kadin) lampung, ardiansyah.

ketua dpp inkindo lampung, memed humaedi mengatakan fora inkindo ini merupakan forum diskusi untuk mengedukasi para anggotanya terkait tantangan dan permasalahan yang kerap dihadapi oleh pengusaha konsultan.
adapun permasalahan yang kerap dihadapi oleh anggota inkindo lampung diantaranya regulasi, hukum, hingga perpajakan.
melalui diskusi fora inkindo lampung, pihaknya membahas berbagai hal permasalahan tersebut hingga solusi bagi para pengusaha konsultan ataupun kontraktor.
"ini sebagai wadah forum komunikasi antara pengurus dpp dan anggota untuk membahas seputar masalah baik di internal ataupun eksternal inkindo," ujar memed humaedi kepada awak media.
memed humaedi mengungkapkan, secara geografis lampung memiliki wilayah yang strategis karena menjadi penyangga sumatera dan berbatasan langsung dengan pulau jawa. 
sehingga, inkindo sebagai perkumpulan pengusaha di bidang jasa konstruksi dan kontraktor, harus bersatu, berkontribusi, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terutama dinas terkait untuk saling bahu membahu membangun lampung.
tetapi, memed humaedi menyampaikan, saat ini kondisi dunia konsultan di lampung sedang tidak baik-baik saja lantaran disebabkan kondisi geopolitik dunia.
selain itu, permasalahan regulasi, hukum hingga perpajakan juga kerap menjadi rintangan yang harus dihadapi oleh para anggota inkindo.
"keadaan geopolitik dunia, dan indonesia termasuk provinsi lampung sampai ke tingkat kabupaten juga terdampak membuat kondisi kita tidak baik-baik saja," ungkapnya.
begitu juga dengan anggaran dari apbd yang telah bayar juga berpengaruh terhadap anggota-anggota inkindo.
senada disampaikan, ketua pelaksana fora inkindo lampung, sulton farid, permasalahan yang dihadapi oleh anggota inkindo biasanya terjadi karena adanya regulasi baru.
"mungkin karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dan teman-teman pengusaha juga kurang update," ucapnya.
melalui fora inkindo ini, diharapkan anggota dapat mencapai solusi mulai dari program, regulasi, terkait masalah hukum, sampai yang terbaru ini tentang perpajakan.
"misalnya masalah hukum konstruksi, secara aturan, kita tidak bisa langsung ke pidana atau tipikor, tapi ke perdata dulu," ungkapnya.
"maka dengan kegiatan ini diharapkan dapat membantu teman-teman yang tergabung di dalam inkindo agar lebih paham tentang aturan, regulasi, hukum serta perpajakan dalam usaha konstruksi dan konsultan," sambungnya.
sementara, ketua dewan pertimbangan kamar dagang dan industri (kadin) lampung, ardiansyah mengajak, inkindo bersama kadin menyelesaikan permasalah yang dihadapi para pengusaha konsultasi.
"kami dari kadin mengajak sama-sama menyelesaikan permasalah para konsultan. tentu perlu kita diskusikan," ujar bang aca sapaan akrabnya.
kata bang aca ada banyak tantangan yang dihadapi dunia usaha konsultasi kedepan, mulai dari era masyarakat ekonomi asean, membuka ruang bagi konsultan asing bekerja di indonesia.
pasar luar negeri yang semakin terbuka, menuntut dunia usaha konsultan harus semakin kompetitif; perkembangan sektor usaha di bidang non kontruksi berpeluang membuka pasar baru.
perubahan regulasi dan turunannya, menuntut dunia usaha konsultan harus siap melakukan penyesuaian; penerapan sistem informasi terintegrasi dampaknya dunia usaha harus memili sistem it yang kuat dan mampu adaptasi perubahan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0.
tuntutan memiliki standar iso yang sesuai; kesiapan tenaga ahli yang kompeten dalam menghadapi persaingan bebas di pasar global; peningkatan kualitas sdm pada usaha jasa konsultan yang belum produktif dan kreatif, menguasai pasar pusat teknologi dan informasi.
diperlukan akreditasi dan kompetensi, menyangkut keahlian jasa konsultansi dengan adanya sertifikat tenaga ahli yang dikeluarkan oleh lembaga eksp (badan nasional sertifikat profesi).(*)