Bawaslu Warning KPU Jaga Kode Etik

bawaslu warning kpu jaga kode etik bandarlampung – badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung me-warning komisi pemilihan umum (kpu) untuk menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. hal tersebut diungkapkan tamri selaku anggota bawaslu lampung setelah menerima salinan keputusan dkpp (dewan kehormatan penyelenggara pemilu) terhadap pemberhentian fery triatmojo sebagai komisioner kpu bandarlampung. menurut tamri, keputusan dkpp tersebut karena fery selaku komisioner kpu bandarlampung terbukti menjalin komunikasi dengan salah satu peserta pemilu dan menjalin komitmen. baca juga:kpu pastikan pkpu kampanye dan dana kampanye segera diundangkan ’’nah, putusan yang diberikan oleh dkpp dapat menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu lainnya di kabupaten/kota maupun seluruh indonesia. ini supaya tidak melanggar kode etik sebagai penyelenggara karena akan mendapatkan sanksi berat, seperti fery ini yang dipecat sebagai anggota kpu,” ujarnya. atas putusan dkpp ri, sambung tamri, untuk sementara posisi divisi teknis kpu bandarlampung akan diisi oleh robiul yang juga menjabat divisi hukum dan teknis penyelenggaraan serta memastikan keberlangsungan pilkada 2024 tidak terganggu. ’’mudah-mudahan enggak mengganggu pilkada. walaupun hanya 4 komisioner kpu bandarlampung, organisasi tetap berjalan dan dapat ditangani dengan baik,” ucapnya. baca juga:plt. sekjen kemendagri warning anggota dprd provinsi hasil pileg 2024, ingatkan visi indonesia emas tamri juga mengingatkan kepada anggota bawaslu yang ada di kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan/desa untuk selalu memantau proses pilkada yang sedang berlangsung. ’’saya juga mengingatkan kepada bawaslu yang ada di kabupaten/kota hingga tingkat kelurahan/desa untuk buka mata dan telinga, memantau serta mengawasi proses pilkada serentak,” pungkasnya. diketahui, dkpp akhirnya memberhentikan fery triatmojo secara tetap dari jabatannya sebagai anggota kpu bandarlampung.  keputusan itu diumumkan oleh ketua dkpp ri heddy lugito dalam sidang yang berlangsung di kantor dkpp ri, jakarta, senin (2/9), melalui live facebook. heddy menegaskan dkpp telah memutuskan untuk mengabulkan seluruh aduan yang masuk dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada fery triatmojo sebagai anggota kpu bandarlampung terhitung sejak keputusan ini dibacakan. diketahui, kasus ini dilaporkan oleh ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar serta para anggota bawaslu lainnya, yakni suheri, imam bukhori, tamri, ahmad qohar, gistiawan, dan hamid badrul munir.  mereka mengadukan fery triatmojo terkait dugaan penerimaan suap sebesar rp530 juta dari m, erwin nasution, calon anggota dprd bandarlampung dari pdip untuk dapil iv, yang diduga dimaksudkan agar erwin dapat terpilih dalam pemilu 2024. menurut dkpp, tindakan fery yang menjalin komunikasi dan membuat komitmen dengan peserta pemilu atau pihak yang berkepentingan dalam pemilihan, sebagaimana tercermin dalam rekaman suara berdurasi 24 menit 35 detik, adalah pelanggaran hukum dan etika. ’’kami menilai bahwa bukti yang diajukan dalam aduan, termasuk rekaman suara, keterangan saksi, serta dokumen lainnya, membuktikan adanya pelanggaran," jelas heddy. dkpp juga menilai bahwa jawaban fery triatmojo tidak dapat membantah tuduhan secara memadai. ia dianggap melanggar berbagai pasal dalam peraturan dkpp nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu, termasuk pasal 6, 8, 10, 12, dan pasal 14. ’’setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan dokumen yang ada, dkpp memutuskan bahwa fery triatmojo terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu," tutup heddy. sebelumnya, dkpp akan menggelar sidang putusan untuk tujuh perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp) pada senin, 2 september 2024, pukul 10.00 wib.  salah satu perkara yang akan diputuskan adalah kasus nomor 83-pke-dkpp/v/2024 yang melibatkan komisioner kpu bandar lampung, fery triatmojo. tim pemeriksa daerah (tpd) dkpp provinsi lampung, yusdianto, mengonfirmasi bahwa sidang tersebut akan membacakan putusan untuk fery triatmojo.  "silakan disaksikan besok, dkpp akan membacakan putusan untuk komisioner kpu bandar lampung," kata yusdianto pada minggu, 1 september 2024. diketahui, perkara ini diajukan oleh ketua bawaslu lampung, iskardo p. panggar, bersama anggota bawaslu lainnya, yaitu suheri, imam bukhori, tamri, ahmad qohar, gistiawan, dan hamid badrul munir.  mereka mengadukan fery triatmojo atas dugaan menerima suap sebesar rp530 juta dari calon legislatif dprd kota bandar lampung, m. erwin nasution, agar erwin dapat duduk sebagai anggota dprd pada pemilu 2024. kasus ini juga melibatkan tiga penyelenggara lainnya, yaitu mantan ketua ppk kedaton heri hilman rizal yang menerima rp130 juta, serta mantan ketua panwascam kedaton erwin aruan dan mantan ketua panwascam way halim,  septoni, masing-masing menerima rp50 juta. ketiganya telah terbukti melanggar kode etik dan telah dipecat oleh kpu kota bandar lampung dan bawaslu bandar lampung. sidang pemeriksaan untuk perkara ini dilaksanakan pada 11 juli 2024 di kantor kpu provinsi lampung.  pengaduan mengklaim bahwa fery menjanjikan kemenangan kepada erwin dengan menerima uang secara bertahap.  namun, fery membantah semua tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tidak pernah menjanjikan atau meminta sesuatu untuk pemilihan legislatif. sidang ini dipimpin oleh ketua majelis heddy lugito dengan anggota majelis topan indra karsa (unsur akademisi) dan agus riyanto (unsur kpu). (jen/c1/yud)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•