Realisasi Anggaran Pilkada 2024 Tembus Rp36,61 Triliun

RADAR LAMPUNG, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), telah mencapai Rp36,61 triliun per 23 Agustus 2024. Angka ini setara dengan 97 persen dari target keseluruhan sebesar Rp37,52 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hibah tersebut akan disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

KPU akan menerima dana sebesar Rp28,22 triliun, sementara Bawaslu akan mendapatkan Rp8,39 triliun.

"Dari total anggaran Pilkada yang dianggarkan Rp37,52 triliun, saat ini telah dikucurkan hibah APBD sebesar Rp36,61 triliun untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada di seluruh wilayah," jelas Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks DPR/MPR pada Selasa 3 September 2024 

Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa untuk daerah-daerah yang belum sepenuhnya mengalokasikan hibah anggaran Pilkada 2024, Kemenkeu akan memberikan bantuan melalui Treasury Deposit Facility (TDF) atau surat berharga untuk daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil (DBH).

BACA JUGA:Persoalan Cuti Kada di UU Pilkada Digugat ke MK

Selain itu, bantuan juga akan diberikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp555,4 miliar kepada 56 daerah. "Kami juga melakukan intervensi melalui DAU senilai Rp555,4 miliar untuk 56 pemerintah daerah dan pembayaran DBH sebesar Rp180,6 miliar untuk 24 pemerintah daerah," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap alokasi anggaran ini dapat mendukung kelancaran proses pemilihan serta menghasilkan pemimpin berkualitas.

Dia menjelaskan bahwa dana tersebut telah digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan logistik dan operasional, termasuk pelatihan petugas pemilu dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan pilkada berlangsung dengan baik dan transparan," ujar Tito.

BACA JUGA:Harga Murah, Ini Spesifikasi Poco M6 4G yang Hadir dengan Helio G91-Ultra dan HyperOS

Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan 270 daerah di seluruh Indonesia dengan lebih dari 1.200 calon kepala daerah yang akan bersaing.

Tito menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan.

"Transparansi dalam penggunaan anggaran adalah prioritas utama. Kami akan terus memantau setiap langkah untuk menghindari potensi korupsi," tandasnya. (jpc/abd)