KPU RI Warning Paslon Kada Soal LADK dan LPSDK, Sanksinya Bisa Tak Dilantik

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 26 Aug 2024 - 20:24

Anggota KPU RI Idham Kholik -FOTO IST -

kpu ri warning paslon kada soal ladk dan lpsdk, sanksinya bisa tak dilantik                            radar lampung, jakarta - komisi pemilihan umum (kpu) menegaskan akan memberikan sanksi kepada pasangan calon (paslon) yang tidak transparan dalam melaporkan dana kampanye mereka. pernyataan ini disampaikan oleh komisioner kpu ri idham holik dalam rapat bersama komisi ii dpr ri, senin (26/8).
’’untuk meningkatkan kepatuhan paslon dalam pelaporan dana kampanye, kpu akan menerapkan beberapa langkah penting," ungkap idham.
sejumlah langkah yang akan diterapkan kpu meliputi memberikan peringatan melalui surat yang dikeluarkan oleh kpu provinsi/kabupaten/kota serta memberikan waktu bagi paslon untuk menyerahkan laporan dana kampanye, sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.kemudian, jika setelah diberikan peringatan dan kesempatan paslon masih tidak menyerahkan laporan, maka akan ada sanksi lebih lanjut terhadap paslon tersebut.
idham menjelaskan bahwa ada tiga jenis laporan yang harus diserahkan oleh paslon: laporan awal dana kampanye (ladk), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (lpsdk), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk).
baca juga: megawati apresiasi putusan mk soal syarat pencalonan pilkada 2024
"jika ladk tidak dilaporkan hingga batas waktu yang ditentukan, paslon akan dilarang melakukan kegiatan kampanye," tambah idham. 
"jika lpsdk tidak dilaporkan, kpu ri tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi pelantikan untuk paslon terpilih,” tandasnya.
selanjutnya, jika paslon tidak melaporkan lppdk, mereka tidak akan ditetapkan sebagai paslon terpilih hingga laporan tersebut diserahkan.idham menegaskan bahwa pelantikan paslon bisa dibatalkan jika mereka terbukti menerima sumbangan dari sumber yang dilarang.
"pembatalan hanya akan dilakukan jika paslon terbukti menerima sumbangan terlarang sesuai ketentuan pasal 76 uu 10 tahun 2016," tutupnya. 
baca juga:dprd lampung gelar paripurna penyampaian rapbd ta 2025
sebelumnya lantaran tak menyetorkan laporan awal dana kampanye (ladk), psi dicoret dari kepesertaannya pada pemilu 2024. ini terjadi di kota metro. tidak hanya psi, ada juga tiga parpol lainnya, yaitu garuda, partai buruh, dan partai ummat. empat partai politik di kota metro tersebut dibatalkan kepesertaannya untuk mengikuti pemilihan umum (pemilu) 2024.
hal itu menyusul parpol tersebut tidak melaporkan dana awal kampanye ke komisi pemilihan umum (kpu) metro sampai batas akhir 7 januari 2024. berdasarkan dari pengumuman kpu metro nomor 62/pl.01.7-pu/1872/2/2024 terdapat empat parpol yang tidak melaporkan laporan awal dana kampanye, yaitu partai garuda, partai buruh, partai ummat, dan psi.  
komisioner kpu kota metro kordiv teknis penyelenggaraan pemilu toni wijaya mengatakan, dari 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu 2024, ada empat parpol yang tidak melaporkan ladk. 
“jadi, 3 parpol memang tidak melaporkan dana awal kampanye. kalau psi, melaporkan tapi melewati tenggang waktu yang ditentukan,” ujarnya, senin (15/1). 
ia menuturkan, karena tidak ada laporan awal dana kampanye tersebut, empat partai tersebut bakal dibatalkan dari kepesertaan pemilu 2024 di bumi sai wawai. 
baca juga:pks beri sinyal tarik dukungan ke wahdi, merajuk kah? 
“jadi konsekuensi karena tidak melaporkan dana awal kampanye itu pembatalan kepersertaan pemilu di kota metro. jika nanti ada yang menyoblos parpol tersebut saat pemilu, tidak sah surat suaranya. dan juga untuk partai-partai tersebut tidak ada caleg yang didaftarkan di kota metro ini,” jelasnya.
dikatakan toni, pihaknya sudah berupaya mengingatkan parpol untuk melaporkan dana awal kampanye.
“upayanya, kita sudah meminta parpol untuk melaporkan dana awal kampanye. tapi sampai akhir tenggat waktu keempatnya tidak melaporkan,” jelasnya.diterangkannya, dari 18 parpol tersebut juga, lima partai politik mengajukan perbaikan ladk, yakni nasdem, pkb, partai hanura, pan, dan pbb.
“mungkin masih ada elemen data yang belum sesuai,” imbuhnya.
dari ladk yang diumumkan kpu kota metro, ada tiga partai yang penerimaannya rp 0, yaitu partai kebangkitan bangsa, partai golongan karya, dan partai nasdem.partai politik dengan penerimaan dana kampanye paling besar di kota metro adalah partai keadilan sejahtera sebesar rp. 117.758.649, partai kebangkitan nusantara rp. 55 juta, partai bulan bintang rp. 54.870.000, pdi-p rp. 54.177.500, dan partai gerakan indonesia raya rp. 50 juta. 
kemudian, pan rp. 26.200.000, partai persatuan pembangunan rp. 18 juta, partai gelombang rakyat indonesia rp. 13.500.000, partai hati nurani rakyat rp. 5,1 juta, partai perindo rp. 2,5 juta, dan partai demokrat rp. 1 juta. 
sementara, secara nasional, dari 18 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu, 17 diantaranya dinyatakan telah lengkap.sedangkan dari laporan yang disampaikan, pdip dengan dana awal kampanye partai terbesar nyaris 200 m, di mana kpu menyetakan jika laporan psi belum lengkap.
hal tersebut disampaikan langsung oleh komisioner kpu ri, idham holik melalui keterangan resminya, senin 15 januari 2024.“partai politik peserta pemilu tahun 2024 tingkat pusat, telah menyampaikan ladk perbaikan kepada kpu ri melalui sikadeka (sistem informasi kampanye dan dana kampanye),” ujar idham holik dalam keterangannya.
selain itu dalam keterangan tersebut, pihak kpu juga merincian total penerimaan dan pengeluaran partai politik peserta pemilu tahun 2024 tingkat pusat yang sempat dilaporkan melalui sistem informasi kampanye dan dana kampanye (sikadeka). (dnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 27 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan