Keputusan MK Wajib Dikawal

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Jumat , 23 Aug 2024 - 21:04

Massa merusak pagar kawat berduri ketika memaksa masuk halaman gedung DPRD Lampung, Jumat (23/8). -FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA/RLMG -

keputusan mk wajib dikawal                            bandarlampung – ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi lampung menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dprd lampung, jumat (23/8).
aksi digelar dalam rangka mengawal putusan mahkamah konstitusi (mk). pada aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. mulai menuntut dpr dan presiden untuk menghentikan ruu pilkada serta menuntut kpu melaksanakan putusan mk nomor 60 dan 70.
juga menuntut dihapuskannya semua kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat yaitu uu ciptaker dan pp turunannya, permendikbud no. 2 tahun 2024, uu minerba, kuhp, tapera, ruu tni/polri, ruu sisdiknas, ruu penyiaran, dan ruu wantimpres.
pantauan radar lampung, ribuan peserta aksi tiba di depan gedung dprd lampung sekitar pukul 10.22 wib. saat massa tiba, pagar kawat berduri sudah dipasang menutupi pintu masuk area dprd.
peserta aksi lalu menyampaikan berbagai orasi di depan gerbang gedung dprd lampung. massa sempat meminta aparat kepolisian membuka pagar kawat berduri.
baca juga:lelang tender gedung nuklir rsudam diduga sarat kongkalikong
aksi mengangkat tema “ganyang rezim pembegal konstitusi”. dari rilis yang diterima media ini, massa menilai banyak sekali kebijakan pemerintah baik di sektor sosial, ekonomi dan politik menindas rakyat. 
mulai dari disahkannya permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang memfasilitasi kenaikan biaya perguruan tinggi, lahirnya tapera yang sejatinya merupakan upaya untuk memasifkan investasi dengan menjadikan kelas pekerja sebagai tumbal, sampai yang paling terbaru adalah manuver dari para elit oligarki yang semakin mengangkangi konstitusi dan mengebiri demokrasi.
“salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam melihat situasi itu adalah bahwa bangunan ekonomi politik yang diterapkan selama rezim jokowi ternyata sama saja dengan rezim orde baru,” kata noufal alman widodo selaku koordinator lapangan aliansi lampung menggugat. 
baca juga:kontestasi sengit pilkada metro --wahdi 37,77 %, bambang 28,6 %, berebut 34,18 persen--
bahkan yang terjadi hari ini, kata dia, korporasi semakin terang-terangan dalam mempengaruhi arah kebijakan nasional secara langsung dengan bergabung di pemerintahan. 
“situasi ini jelas sangat tendensius kalau kita kaitkan dengan kepentingan rakyat secara umum. pemerintah dengan kepentingan neoliberalismenya tentu akan lebih mendahulukan kepentingan para pemilik modal dibandingkan rakyat secara umum,” tukasnya. 
hal itu, sambungnya, bisa terlihat dari betapa mudahnya pemerintah dalam mengacak-acak demokrasi dan konstitusi demi untuk mempertahankan otoritas dan melanggengkan kekuasaannya supaya akumulasi modal dan kekayaan tetap berjalan.
itu juga yang kemudian menjadi alasan mengapa bentuk-bentuk demokrasi yang boleh dirayakan hari ini adalah aktivitas-aktivitas demokrasi yang bersifat prosedural dan ritualistik belaka seperti pemilihan umum atau pelantikan anggota eksekutif dan legislatif yang berguna untuk memastikan fraksi mana dari kelas berkuasa hari ini yang akan memainkan peranannya sebagai fasilitator dari kepentingan modal. 
tetapi sebaliknya, bentuk-bentuk demokrasi yang lebih subtansial sebagaimana dipraktikkan oleh berbagai elemen gerakan rakyat hari ini justru direfresif secara masif.
“kita harus menyadari bahwa seluruh persoalan yang terjadi hari ini tidak berdiri sendiri-sendiri. semuanya saling terhubung melalui satu sebab yang sama yaitu jokowi beserta kroni-kroninya ingin memaksakan negara ini menjadi negara neoliberal dengan menjadikan pasar sebagai panglima,” cetusnya. 
sehingga, kata dia, wacana untuk menganulir putusan mahkamah konstitusi (mk) dapat dijadikan sebagai hipotesis bahwasanya masih banyak proyek-proyek neoliberal yang belum rampung sehingga otoritas kekuasaan harus tetap terjaga. 
jalan aksi sempat memanas. massa memaksa masuk ke dalam halaman kantor dprd lampung sebagai upaya mereka menduduki gedung dprd. 
mereka berhasil merobohkan pagar kawat berduri yang dipasang di depan gedung dprd provinsi lampung yang sudah dipasang oleh aparat kepolisian. 
“kita ingin menyampaikan aspirasi tapi kami dihadang oleh kawat berduri. ini merupakan bentuk penghinaan,” ujar salah satu massa aksi saat menyampaikan orasinya. 
upaya mediasi sejumlah pejabat dengan berusaha menemui massa aksi mentah. mereka di antaranya wakil ketua dprd lampung yosi rizal, serta anggota fraksi pdi perjuangan lampung seperti kostiana, lesty putri utami, budi condrowati, dan ketut nadi serta asisten iii senen mustakin dan kepala kesbangpol m. firsada, massa menolak mediasi tersebut. 
massa justru mendorong rombongan anggota dprd provinsi lampung hingga kian memanaskan suasana. massa juga terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian. “kami mau masuk kedalam, bukan kalian yang kesini,” kata seorang peserta aksi.
situasi semakin tegang ketika terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian. kondisi ini memaksa pihak kepolisian meminta anggota dprd untuk kembali masuk ke dalam gedung demi menjaga keamanan mereka.
akhirnya, massa berhasil masuk ke halaman kantor dprd provinsi lampung. massa lalu menggelar salat jumat di halaman kantor dprd provinsi lampung.
setelah salah jumat, ketua dprd lampung mingrum gumay dan beberapa anggota dprd lainnya sempat menghampiri peserta aksi. mingrum kemudian naik ke atas mobil orasi.
kepada awak media, mingrum gumay mengatakan, selaku ketua dprd dirinya menerima aspirasi yang disampaikan peserta aksi.
mingrum gumay mengaku sepakat bahwa konstitusi negara harus dikawal dengan baik. juga apa yang menjadi keputusan mk harus diikuti. “kita sepakat bahwa konsitusi negara harus dikawal. apa yang diputuskan mk wajib kita kawal juga,” ujar politisi pdi perjuangan ini.
begitu juga kpu untuk dapat menjalankan program-program yang sudah ditetapkan. “prinsipnya begitu. kita bukan hanya bicara negara yang demokratis, tapi juga harus tegak lurus dengan konstitusi yang sudah diputuskan,” ungkapnya.
sekitar pukul 15.00 wib, massa akhirnya membubarkan diri. noufal alman widodo mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait aksi yang dilakukan.
“pasca aksi hari ini (kemarin, red), kita akan rumuskan kembali gerakan seperti apa. ketika hasil evaluasi nanti perlu aksi kembali, kita akan lanjutkan. untuk kapannya aksi lanjutan, kita lihat nanti,” ujar naufal.
diketahui, unjuk rasa tersebut merupakan bagian dari gerakan ‘peringatan darurat indonesia’ yang viral di media sosial setelah dpr ri menganulir keputusan mk nomor 60 tahun 2024.
merespons gelombang aksi rakyat indonesia yang terjadi di sejumlah daerah, wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad menyatakan, pihaknya batal mengesahkan rancangan undang-undang atau ruu pilkada menjadi undang-undang.
sufmi menegaskan, sudah diketok bahwa revisi uu pilkada tidak dapat dilaksanakan. dengan tidak jadi disahkan revisi uu pilkada, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 agustus adalah hasil keputusan judicial review mk yang diajukan partai buruh dan partai gelora. (pip/jen/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 24 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan