Lawan Kotak Kosong di Lampung Bukanlah Hal yang Salah

Reporter: Jeni Pratika Surya |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 13 Aug 2024 - 20:03

Mikdar Ilyas -FOTO DOK. RADAR LAMPUNG -

BANDAR LAMPUNG – Fenomena pilkada melawan kotak kosong bukanlah merupakan hal yang salah. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Lampung Mikdar Ilyas di lingkungan DPRD Lampung, Senin (13/8).

Mikdar menilai setiap partai memiliki penilaian tersendiri mengenai kandidat yang layak diusung. Jika partai memilih untuk mendukung calon tunggal, lanjutnya, hal itu sah menurut undang-undang.

"Kotak kosong terjadi karena partai menilai kandidat yang diusung layak untuk didukung, dan itu wajar. Namun, ini juga menjadi pelajaran bagi partai agar lebih selektif dalam memajukan kader ke depan," katanya.

Ia juga menolak anggapan bahwa kotak kosong terjadi karena kegagalan partai dalam kaderisasi, melainkan karena kualitas kader yang mungkin belum sebanding dengan kader partai lain.

Sementara, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Watoni Noerdin, menyatakan bahwa demokrasi adalah cita-cita rakyat Indonesia yang lahir dari reformasi. Namun, ia khawatir bahwa kondisi saat ini, di mana pilkada melawan kotak kosong, mencerminkan terjadinya pengerdilan demokrasi.

"Ini adalah bentuk pengkerdilan demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan baik dan benar. Ketika kita terus mendukung kotak kosong, sebenarnya kita mengingkari esensi dari demokrasi itu sendiri," ujarnya.

Menurutnya, fenomena ini mencerminkan adanya perkerucutan politik yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang berharap kader-kadernya bisa maju tanpa lawan.

"Jika hal ini terjadi, maka dari pusat hingga daerah akan berjalan selaras. Namun, kita perlu waspada karena ada gerakan melawan kotak kosong yang pernah berhasil di Sulawesi," lanjutnya.

Ia menambahkan, kemenangan kotak kosong adalah tanda bahwa demokrasi masih memiliki ruang untuk bergerak.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung, Budiman AS, menekankan bahwa keputusan koalisi diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan semua tingkatan partai akan mengikuti arahan tersebut.

"Sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, saya mendengar aspirasi masyarakat yang prihatin jika Pilkada hanya menghadirkan kotak kosong. Masyarakat menginginkan pemilihan yang kompetitif dan adil, di mana mereka bisa memilih pemimpin yang benar-benar serius menjawab persoalan yang dihadapi," ujar Budiman.

Ia juga berharap ada aturan yang membatasi koalisi agar demokrasi dapat berjalan lebih baik dan kompetitif.

lawan kotak kosong di lampung bukanlah hal yang salah                             bandar lampung – fenomena pilkada melawan kotak kosong bukanlah merupakan hal yang salah. hal ini diungkapkan oleh wakil ketua dpd partai gerindra lampung mikdar ilyas di lingkungan dprd lampung, senin (13/8). 
mikdar menilai setiap partai memiliki penilaian tersendiri mengenai kandidat yang layak diusung. jika partai memilih untuk mendukung calon tunggal, lanjutnya, hal itu sah menurut undang-undang.
"kotak kosong terjadi karena partai menilai kandidat yang diusung layak untuk didukung, dan itu wajar. namun, ini juga menjadi pelajaran bagi partai agar lebih selektif dalam memajukan kader ke depan," katanya.
ia juga menolak anggapan bahwa kotak kosong terjadi karena kegagalan partai dalam kaderisasi, melainkan karena kualitas kader yang mungkin belum sebanding dengan kader partai lain.
baca juga:tokoh masyarakat tubaba apresiasi polres tubaba tangkap pelaku penganiayaan dan percobaan pembunuhan 
sementara, wakil ketua dpd pdi perjuangan lampung, watoni noerdin, menyatakan bahwa demokrasi adalah cita-cita rakyat indonesia yang lahir dari reformasi. namun, ia khawatir bahwa kondisi saat ini, di mana pilkada melawan kotak kosong, mencerminkan terjadinya pengerdilan demokrasi.
"ini adalah bentuk pengkerdilan demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan baik dan benar. ketika kita terus mendukung kotak kosong, sebenarnya kita mengingkari esensi dari demokrasi itu sendiri," ujarnya.
menurutnya, fenomena ini mencerminkan adanya perkerucutan politik yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti koalisi indonesia maju (kim), yang berharap kader-kadernya bisa maju tanpa lawan.
"jika hal ini terjadi, maka dari pusat hingga daerah akan berjalan selaras. namun, kita perlu waspada karena ada gerakan melawan kotak kosong yang pernah berhasil di sulawesi," lanjutnya.
ia menambahkan, kemenangan kotak kosong adalah tanda bahwa demokrasi masih memiliki ruang untuk bergerak.
baca juga:sambut hari kemerdekaan, mypertamina gelar promo menarik
sementara itu, ketua dpc demokrat bandar lampung, budiman as, menekankan bahwa keputusan koalisi diambil oleh dewan pimpinan pusat (dpp) dan semua tingkatan partai akan mengikuti arahan tersebut. 
"sebagai ketua komisi 1 dprd lampung, saya mendengar aspirasi masyarakat yang prihatin jika pilkada hanya menghadirkan kotak kosong. masyarakat menginginkan pemilihan yang kompetitif dan adil, di mana mereka bisa memilih pemimpin yang benar-benar serius menjawab persoalan yang dihadapi," ujar budiman.
ia juga berharap ada aturan yang membatasi koalisi agar demokrasi dapat berjalan lebih baik dan kompetitif.
sebelumnya, belakangan di provinsi lampung terhirup aroma terjadinya fenomena kotak kosong dalam pilkada serentak 2024. 
baca juga:padang savana 2 hektare di suoh lampung barat terbakar, petugas lakukan penyisiran sisa api
tanda-tanda fenomena kotak kosong ini mulai terlihat pada pilkada di beberapa kabupaten/kota maupun pada pemilihan gubernur lampung. 
untuk di pilgub lampung, aroma kuat fenomena kotak kosong merebak setelah dpp partai nasdem memberikan rekomendasinya kepada ketua dpd partai gerindra lampung rahmat mirzani djausal (rmd) sebagai bakal calon gubernur lampung. 
padahal, partai besutan surya paloh itu memiliki kader potensial herman h.n. yang notabene ketua dpw partai nasdem lampung. 
meskipun surat rekomendasi belum terformat dengan wakil, sudah ada tiga parpol yang mengusung mirza. jumlahnya lebih dari cukup dari ambang batas minimal 17 kursi. sejauh ini, mirza sudah mengantongi 37 kursi dari partai gerindra, pkb, dan partai nasdem. 
tidak hanya itu, fenomena kotak kosong juga tercium di beberapa daerah. di antaranya kabupaten lampung barat dan bandarlampung. 
baca juga:anggarkan rp200 juta, tugu gajah dan tugu adipura direnovasi
untuk di lampung barat, mantan bupati setempat parosil mabsus sudah berada di atas angin. sementara, di bandarlampung, petahana eva dwiana sudah mengunci ambang batas dengan 25 kursi. dia sudah mengantongi surat rekomendasi dari partai nasdem, demokrat, pks, dan terakhir partai golkar. 
sebagian pihak menilai fenomena kotak kosong ini menjadi gejala kemunduran demokrasi. namun, di bagian lain, fenomena kotak kosong ini dinilai memiliki keuntungan lain. 
hal itu diutarakan oleh akademisi universitas lampung dr. dedy hermawan, rabu (7/8). dijelaskan dedy, keuntungan dari kotak kosong ini adalah bisa meminimalisasi politik transaksional di masyarakat sehingga berujung menghapus praktik money politics di kalangan pemilih. 
’’secara cost politik, ini juga bisa lebih hemat karena tidak perlu ada jual-beli suara. karena hanya menghadirkan satu kandidat pasangan calon. meminimalkan transaksional di masyarakat,” ujarnya. kendati demikian, sambungnya, jika dilihat dari kacamata demokrasi, ini merupakan kemunduran. sebab, tidak terjadi kaderisasi politik yang baik. 
baca juga:akun google bisnis ratusan hotel diretas
’’jika suatu negara itu bisa memproduksi calon pemimpin politik, berarti itu suatu keberhasilan. karena salah satu output demokrasi juga negara bisa memproduksi calon pemimpin publik,” ucapnya. 
dedy juga menilai, fenomena kotak kosong ini menjadi menarik. hal ini dimungkinkan terjadi lantaran beberapa hal. di antaranya sebagai imbas dari koalisi politik nasional.
“kemungkinan terjadi seperti itu benang merahnya. terjadi dari pusat hingga ke tingkat bawah. jika kita refleksikan lagi, kemungkinan juga adanya kejenuhan masyarakat terhadap kondisi politik di indonesia yang selama ini terjadi ya. makanya, para elite itu mencoba menghadirkan model kotak kosong ini,” paparnya. 
menurutnya, yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana menjaga tingkat partisipasi pemilih di daerah pilkada yang hanya ada satu kandidat paslon saja. 
“partisipasi pemilih terancam dengan fenomena ini. saya kira wajar, karena masyarakat menjadi tidak antusias lagi karena sudah ada pasangan calon sebagai kandidat kuat pemenang pilkada,” jelasnya. 
jika fenomena kotak kosong memang ini terjadi, tentu perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana proses politik di indonesia. 
 “bisa jadi praktik demokrasi liberal di indonesia memang kurang cocok dengan kultur masyarakat indonesia, atau tidak ada progres kemajuan dari demokrasi yang berkualitas. ini juga bisa didasari dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. pilpres mau dikembalikan lagi ke legislatif dan sebagainya, sehingga muncul kotak kosong ini,” tandasnya. (jen/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 14 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan