Airlangga Spill Inisial S Jadi Wakil Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkap petunjuk tentang siapa calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampingi Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, calon tersebut memiliki inisial ’’S”.

’’Inisialnya S,” ujar Airlangga saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8).

Ketika ditanya oleh media apakah inisial “S” itu merujuk pada Presiden PKS Ahmad Syaikhu atau Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Airlangga dengan tegas mengatakan bahwa kedua nama tersebut tidak benar.

’’Tidak ada yang benar dari mereka,” kata Airlangga.

Airlangga juga memastikan bahwa tidak ada upaya dari pihaknya untuk menghalangi Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024. “Tidak ada upaya semacam itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengadakan pertemuan dengan Airlangga Hartarto pada Kamis malam (8/8) di kediaman resmi Airlangga. Pertemuan ini mengindikasikan bahwa Partai Golkar kemungkinan besar akan mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

“Saya sudah mendapatkan konfirmasi, meskipun belum resmi, bahwa saya akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Golkar,” ujar Ridwan Kamil.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga menambahkan bahwa pengumuman resmi terkait pencalonannya akan dilakukan setelah calon wakil gubernurnya ditetapkan, sesuai kesepakatan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Saat ini, nama calon wakil gubernur masih dalam tahap diskusi. Partai-partai dari koalisi sedang mengajukan nama-nama untuk dipertimbangkan,” tambah Ridwan Kamil.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyatakan bahwa ia tidak ingin melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini ia sampaikan setelah menerima mandat resmi dari Partai Golkar untuk maju di Jakarta.

“Kalau ditanya, saya tidak suka kalau harus melawan kotak kosong,” ujar pria yang akrab disapa RK, Kamis (8/8).

“Jika melawan kotak kosong, dengan siapa kita akan berdebat? Bagaimana caranya untuk melakukan counter? Sulit. Idealnya, sebaiknya tidak melawan kotak kosong,” tambahnya.

Namun, RK mengakui bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan lawan di Pilkada Jakarta nanti karena itu adalah urusan petinggi partai.

“Apapun mekanismenya, selama ada aturannya, itu adalah bagian dari demokrasi. Melawan delapan pasangan, itu mekanisme demokrasi. Melawan calon independen, itu mekanisme demokrasi. Ada kotak kosong, itu juga mekanisme demokrasi,” jelasnya.