Ditegur Pj. Gubernur Jawa Barat, Direktur PDAM Klaim Belum Dapat Rekomendasi Parpol untuk Pilwalkot Bandung 20

BANDUNG - Direktur Perumda Tirtawening Sonny Salimi mengaku sampai saat ini belum mendapatkan rekomendasi dari partai mana pun untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bandung 2024. 

Saat ini, Sonny mengaku tetap fokus melaksanakan tugasnya melayani pelanggan Tirtawening. Hal ini merespons teguran yang disampaikan penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin kepada Sonny karena maju sebagai bakal calon Wali Kota Bandung, sementara statusnya sebagai Dirut BUMD.

Sonny mengatakan, dulu dirinya pernah mendaftar untuk mengikuti penjaringan di salah satu partai politik, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya. 

“Saya tidak punya surat tugas dari partai manapun untuk menjadi calon. Jadi sampai sekarang pun belum ada partai yang memberikan surat tugas ke saya,” kata Sonny, Rabu 7 Agustus 2024.

Menurutnya, meski ada keinginan untuk maju dalam Pilwalkot Bandung, namun selagi tidak ada rekomendasi dari parpol, dia fokus menjalani tugasnya sebagai Dirut PDAM Tirtawening, yakni melayani kebutuhan air bersih bagi para pelanggan.

Begitu pun dengan permintaan dari Pemkot Bandung agar ia mengajukan cuti di luar tanggungan negara (CTLN) sebagai Dirut BUMD. 

Terlebih, Sonny bukanlah kader dari parpol manapun. Sementara itu, ia menegaskan jika gelombang deklarasi dukungan untuk maju di Pilkada Bandung yang terjadi selama ini adalah aspirasi dari masyarakat.

Sonny pun tidak bisa membendung atau menghalangi hal tersebut. “Kalau ada yang deklarasi mendukung saya untuk maju, ya itu mah hak masyarakat. Masa saya larang-larang mereka, itu sama saja saya merenggut hak demokrasi mereka,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin memberikan peringatan keras kepada Direktur PDAM Tirtawening, Sonny Salimi. Sonny diingatkan untuk segera mengajukan cuti jika ingin maju dalam kontestasi Pilkada Kota Bandung 2024. 

Bey pun mencontohkan, beberapa Sekretaris Daerah (Sekda) di Jabar telah mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN). Bahkan, ada satu Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, yang mengundurkan diri.

“Dari sisi saya kalau memang akan maju seperti halnya dengan sekda, sebaiknya cuti di luar tanggungan, supaya menghindari konflik kepentingan,” kata Bey di Gedung Sate, Selasa (6/8). 

Lebih lanjut, Bey menambahkan, jika Sonny belum mengajukan cuti atau mundur dari jabatannya, dikhawatirkan muncul potensi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala BUMD. 

“Saya bayangkan kalau ada pejabat baik di pemprov, pemkab, pemkot, ataupun di BUMD yang maju, lalu dia masih menjabat, kan itu kasian staffnya dibawa-bawa ke politik,” pungkas dia. (jpnn/c1/abd)