75.208 Lulusan SMP dan MTs Tak Tertampung di SMA/SMK Negeri

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Jumat , 02 Aug 2024 - 21:41

RADAR - BACA KORAN--

75.208 lulusan smp dan mts tak tertampung di sma/smk negeri                             bandarlampung - tidak semua lulusan sekolah menengah pertama (smp) maupun madrasah tsanawiyah (mts) di provinsi lampung dapat tertampung di sekolah menengah atas (sma)/sekolah menengah kejuruan (smk) negeri.
hal ini terlihat dari jumlah lulusan smp dan mts sederajat di lampung yang diterima di sma/smk negeri. pada 2024, tercatat jumlah lulusan smp/mts mencapai 145.192 orang.
dari jumlah tersebut, hanya 69.984 lulusan yang diterima di sma dan smk negeri di lampung.
baca juga:one of the standards of beauty
sekretaris dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) lampung tommy efra hendarta merinci lulusan smp berjumlah 108.154 siswa dan mts sebanyak 37.038 siswa.
kemudahan, kata tommy, lulusan seleksi ppdb sma negeri yang diterima berjumlah 44.965 siswa dari daya tampung 51.358 siswa. sedangkan, jumlah siswa lulus seleksi ppdb smk negeri berjumlah 25.019 siswa dari daya tampung 30.112 siswa.
dari jumlah kelulusan smp dan mts tersebut, diperkirakan terdapat 75.208 siswa mendaftar dan masuk di sekolah swasta. sehingga dengan adanya penerimaan sistem ini sekolah swasta dapat bergairah kembali.
baca juga:pemkab lambar ajukan hibah tanah dan bangunan gedung eks lipi
’’tidak semua lulusan smp dan mts diterima di sma dan smk negeri. provinsi lampung saat ini memiliki sekitar 533 sma dengan rincian sma negeri sebanyak 239 unit sedangkan sisanya 294 merupakan sma swasta,” terang tommy efra hendarta. 
kemudian provinsi lampung memiliki smk negeri sebanyak 111 unit dan 389 smk swasta.
"tidak semua anak-anak yang lulus smp/mts dapat kita akomodir di sekolah negeri. ada sma negeri dan swasta, smk negeri dan swasta, serta ma sederajat yang sebenarnya bisa mengakomodir siswa," ungkapnya.
diakui tommy efra hendarta, saat ini masih terdapat kecamatan yang belum memiliki sma/smk negeri. kondisi tersebut mengakibatkan meski masuk zonasi tetap terkalahkan dengan jarak yang lebih dekat.
dicontohkannya, di kota bandarlampung masih ada beberapa kecamatan seperti rajabasa, kedamaian, dan lainnya yang belum memiliki sma negeri. "di bandar lampung saja seperti kecamatan rajabasa, sepangjaya, dan kedaton itu tidak ada sma negeri. walaupun masuk zona tapi tetap terkalahkan dengan jarak yang lebih dekat," ungkapnya.
tommy menambahkan, pihaknya tetap memberikan solusi kepada lulusan smp sederajat yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
seperti, pada saat ppdb lalu, terdapat 37 siswa dari desa dwikora, kecamatan bukitkemuning, kabupaten lampung utara yang tidak diterima di sman 1 bukit kemuning karena kuotanya sudah penuh.
"akhirnya kita carikan solusinya di sman gununglabuhan 1 waykanan, sekitar 50 menit dari sekolah awal. kemudian ada juga sma pgri bukit kemuning yang bisa mengakomodir," tuturnya.
"sepanjang orang tua mau diarahkan agar anaknya masuk ke sekolah yang ada, maka kita carikan solusinya," sambung tommy.
begitu juga dengan sekolah swasta. pihaknya mengaku selalu melakukan pembinaan dalam peningkatan kualitas layanan seperti sarana prasarana, disiplin, guru-guru dan lainnya untuk meyakinkan orang tua mau menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
"artinya bagaimana mungkin ortu mau titip anak ke swasta kalau sekolah itu tidak berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. begitu juga terkait pembiayaan, kita coba mediasikan," ucapnya.
untuk menindaklanjuti masalah tersebut, pihaknya berupaya menambah unit sekolah baru (usb). seperti tahun 2023 lalu, ada tiga usb, yaitu sman 1 wiralaga, sman 1 pagardewa, dan smkn pulau tabuan.
lalu tahun 2024 ini, disdikbud lampung telah mengusulkan satu usb ke kemendikbudristek, yaitu sman 1 krui selatan.
dijelaskan tommy, mendirikan usb tidak lah mudah dan memerlukan proses yang panjang. "untuk membangun sebuah sekolah tidak bisa cepat harus melalui proses yang panjang. jadi harus buat proposal, ketersediaan guru, sekolah-sekolah penunjang kayak smp/mts di wilayah itu," paparnya. 
"yang paling penting tanah. status tanah juga harus jelas. disdikbud menerima harus sudah dalam proses sertifikasi. jangan sampai begitu kita sudah punya kesiapan bangun sekolah tanah jadi masalah. bisa jadi masalah baru," tandasnya. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 4 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan