Seluruh Anggota Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Lampung Sudah Laporkan TT LHKPN

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 01 Aug 2024 - 22:25

Komisioner KPU Lampung Kadiv Teknis dan Penyelenggaraan Ismanto-FOTO IST -

Sedikitnya ada lima anggota dprd terpilih yang belum menyetorkan TT LHKPN KPK ke KPU Provinsi Lampung.

Lima anggota Dprd Lampung terpilih yang belum yakni dari PKB 4 orang dan dari PDIP 1 orang.

Terkait dengan ini, Warsito mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak parpol agar segera menyelesaikan laporan TT LHKPN dari KPK.

“Sudah kita komunikasikan agar segera menyetorkan Tanda terima LHKPN,” ujarnyaujarnya, Senin 22 Juli 2024.

Sementara, Kadiv Parmas KPU Kota Bandar Lampung Hamami menjelaskan, seluruh anggota dprd Bandar Lampung terpilihnya sudah menyetorkan TT LHKPN dari KPK.

Saat ini seluruhnya tinggal menyelesaikan proses usulan untuk dilakukan pelantikan pada 19 Agustus 2024 mendatang.

“Sudah semua menyetorkan (TT LHKPN) kok,” ujarnya.

Sebelumnya Setelah muncul pemberitaan terkait anggota dewan terpilih malas menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), kini sudah berprogres.

Komisioner KPU Lampung Kadiv Hukum Warsito menjelaskan per Selasa (16/7), anggota DPRD Lampung terpilih yang sudah menyampaikan tanda terima (TT) LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 43 orang.

“Sudah beprogres. Dari yang sebelumnya hanya 15 orang saja, per Selasa 16 Juli 2024 sudah 43 orang,” ujarnya, Rabu 17 Juli 2024.

Dari data KPU Provinsi Lampung itu, ada beberapa partai politik (parpol) yang alegnya belum sama sekali menyetorkan LHKPN ke KPK. Yakni Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Sebelumnya, Data KPU Provinsi Lampung per Selasa 16 Juli 2024 ada dua partai politik yang Aleg terpilihnya belum sama sekali menyetorkan tanda terima (TT) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, TT LHKPN ini merupakan syarat wajib caleg terpilih yang harus dipenuhi dan diserahkan ke KPU jika ingin dilantik pada Senin 2 September 2024.

Terkait data yang nihil tersebut, diklarifikasi oleh Sekretars DPD I Partai Golkar Lampung Ismet Roni.

Dia mengaku sudah mendapatkan laporan dari liasion officer (LO) Partai Golkar bahwa aleg terpilih sudah melaporkan harta kekayaanya ke KPK.

seluruh anggota legislatif terpilih dprd provinsi lampung sudah laporkan tt lhkpn                            bandarlampung - kpu provinsi lampung menyampaikan update terbaru penyerahan tanda terima (tt) laporan anggota dprd terpilih periode 2024–2029.
menjelang pelantikan 85 anggota legislatif (aleg) terpilih provinsi lampung, mereka telah melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn). 
berdasarkan peraturan kpu nomor 6 tahun 2024 pasal 52 tentang penetapan pasangan calon terpilih, wajib melaporkan lhkpn sebagai syarat lampiran penyerahan nama ke gubernur.
lhkpn tersebut diserahkan ke kpu lampung sejak penetapan anggota terpilih pada 2 mei 2024 hingga h-21 pelantikan.
ketua divisi teknis kpu provinsi lampung, ismanto, mengatakan mereka telah menyerahkan lhkpn tersebut melalui partai politik masing-masing.
ismanto juga menyampaikan bahwa terkait dengan adanya caleg terpilih yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah 2024, mereka juga telah mengumpulkan lhkpn.
ia menjelaskan dasar hukum pemilu menggunakan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dan untuk pilkada menggunakan undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016. seluruhnya harus melaporkan lhkpn.
pada saat pencalonan di pilkada, pada saat mendaftar, wajib menyampaikan lagi lhkpn sebagai syarat pencalonan.
pelantikan caleg provinsi dijadwalkan pada 2 september 2024, sementara pendaftaran cakada dimulai 27 hingga 29 agustus. ismanto mengatakan caleg tersebut harus menyampaikan surat bersedia mundur dan disampaikan kepada partai politik, kemudian kepada kpu.
terkait dengan teknis pengunduran diri, hal ini adalah kewenangan dari partai politik, apakah pelantikan dulu kemudian pada saat daftar dia mundur, atau pada saat mendaftar dia melampirkan surat bersedia mundur. penetapan calon pada tanggal 22 september.
kadiv parmas kpu kota bandar lampung, hamami, menjelaskan seluruh anggota dprd bandar lampung terpilih sudah menyetorkan tt lhkpn dari kpk. saat ini, seluruhnya tinggal menyelesaikan proses usulan untuk dilakukan pelantikan pada 19 agustus 2024 mendatang.
sebelumnya, kpu provinsi lampung dan kpu kota bandarlampung membeber update terbaru penyerahan tanda terima laporan anggota dprd terpilih periode 2024–2029. 
untuk anggota dprd lampung terpilih, masih ada beberapa yang belum menyetorkan tanda terima (tt) laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn). 
kadiv hukum kpu lampung warsito membeberkan per senin (22/7) masih ada beberpaa anggota dprd lampung terpilih yang belum menyetorkan tt lhkpn dari komisi pemberantasan korupsi (kpk).
sedikitnya ada lima anggota dprd terpilih yang belum menyetorkan tt lhkpn kpk ke kpu provinsi lampung. 
lima anggota dprd lampung terpilih yang belum yakni dari pkb 4 orang dan dari pdip 1 orang. 
terkait dengan ini, warsito mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak parpol agar segera menyelesaikan laporan tt lhkpn dari kpk.
“sudah kita komunikasikan agar segera menyetorkan tanda terima lhkpn,” ujarnyaujarnya, senin 22 juli 2024. 
sementara, kadiv parmas kpu kota bandar lampung hamami menjelaskan, seluruh anggota dprd bandar lampung terpilihnya sudah menyetorkan tt lhkpn dari kpk. 
saat ini seluruhnya tinggal menyelesaikan proses usulan untuk dilakukan pelantikan pada 19 agustus 2024 mendatang. 
“sudah semua menyetorkan (tt lhkpn) kok,” ujarnya. 
sebelumnya setelah muncul pemberitaan terkait anggota dewan terpilih malas menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn), kini sudah berprogres. 
komisioner kpu lampung kadiv hukum warsito menjelaskan per selasa (16/7), anggota dprd lampung terpilih yang sudah menyampaikan tanda terima (tt) lhkpn ke komisi pemberantasan korupsi (kpk) sebanyak 43 orang. 
“sudah beprogres. dari yang sebelumnya hanya 15 orang saja, per selasa 16 juli 2024 sudah 43 orang,” ujarnya, rabu 17 juli 2024. 
dari data kpu provinsi lampung itu, ada beberapa partai politik (parpol) yang alegnya belum sama sekali menyetorkan lhkpn ke kpk. yakni partai golkar dan partai gerindra.
sebelumnya, data kpu provinsi lampung per selasa 16 juli 2024 ada dua partai politik yang aleg terpilihnya belum sama sekali menyetorkan tanda terima (tt) laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) dari komisi pemberantasan korupsi (kpk). 
diketahui, tt lhkpn ini merupakan syarat wajib caleg terpilih yang harus dipenuhi dan diserahkan ke kpu jika ingin dilantik pada senin 2 september 2024. 
terkait data yang nihil tersebut, diklarifikasi oleh sekretars dpd i partai golkar lampung ismet roni. 
dia mengaku sudah mendapatkan laporan dari liasion officer (lo) partai golkar bahwa aleg terpilih sudah melaporkan harta kekayaanya ke kpk. 
“laporan lo sudah (lapor lhkpn) sedang proses disampaikan di kpu,” ujarnya kamis, 18 juli 2024.
sekretaris bapilu dpd i partai golkar lampung bambang purwanto menambahkan, pihaknya sudah memberikan tt lhkpn aleg terpilih ke kpu.namun, dari 11 aleg terpilih, baru 10 saja yang menyetorkan tt lhkpn ke kpu. “golkar tinggal 1 org dan on process,” ujar bambang.  (abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 2 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan