Buka Identitas Perwira Tak Netral Pemilu

JAKARTA  - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran meminta juru bicara tim pemenangan nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud M.D., Aiman Witjaksono, untuk membuka identitas polisi yang diduga tak netral pada Pemilu 2024. Ia mempertanyakan siapa sosok yang mengarahkan agar Polri tak bersikap netral pada Pemilu 2024. 

  "Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya untuk berpihak kepada caleg tertentu? Partai tertentu? atau capres tertentu?" kata Fadil dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11). 

  "Apa benar? Siapa? Kan katanya banyak, nanti akan kami klarifikasi. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja, siapa orangnya? Buka (identitasnya), jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab," sambungnya. 

  Mantan Kapolda Metro Jaya itu pun meminta Aiman untuk memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya tersebut. Sebab, Aiman telah dilaporkan akibat tudingan pernyataannya itu.

  "Ada enam laporan (ke Aiman). Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi. Klarifikasi ini artinya melakukan penyelidikan apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, ini kita anggap kita sebagai proses demokrasi penyampaian pendapat," tegas Fadil. 

  Fadil mengutarakan, tujuan adanya klarifikasi itu agar tak terbangun opini negatif di publik. Hal ini penting, agar Pemilu 2024 berjalan kondusif.

  "Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat terganggunya alam sadar publik. Saya kira komisi III sangat memahami," ucap Fadil.

  Aiman Witjaksana sebelummya telah merespons kabar dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaporan itu buntut pernyataan Aiman yang menyatakan bahwa ada ketidaknetralan aparat dalam Pilpres 2024.

  Aiman memastikan dirinya siap jika dipanggil polisi untuk diperiksa terkait laporan tersebut. "Sebagai warga negara yang baik harus menjalani semua yang diatur dalam undang-undang," ujar Aiman dikonfirmasi, Senin (13/11).

  Aiman menegaskan, pernyataan yang di sampaikannya terkait ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024 bukan berita bohong alias hoaks. Ia menegaskan informasi tersebut tidak direkayasa.

  "Bukanlah, masa saya sampaikan hoaks. Semua yang saya sampaikan kemarin adalah apa yang saya alami, atau itu adalah fakta yang saya sampaikan," pungkas Aiman.

  Aiman dilaporkan oleh Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi ke Polda Metro Jaya yang teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 13 November 2023.(jpc/c1/rim)