Kang Emol Pilih Zona Nyaman di Pilkada Jawa Barat

JAKARTA - Ridwan Kamil atau Kang Emil, calon gubernur potensial, mengekspresikan kenyamanannya terhadap kemungkinan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat. 

Hasil survei terbaru Litbang Kompas menempatkan Ridwan Kamil mendominasi dengan elektabilitas mencapai 36,6 persen, unggul jauh dari pesaingnya seperti Dedi Mulyadi yang hanya meraih 12,2 persen. 

’’Saya tak memiliki preferensi yang sangat kaku. Tetapi jika melihat kemudahan menang berdasarkan hitungan matematika dan survei, tentunya Jabar menjadi zona yang paling potensial,” ujar Ridwan Kamil kepada wartawan, Rabu (24/7). 

Meskipun begitu, RK juga mempertimbangkan opsi lain termasuk Pilkada di wilayah lain, namun Jabar dinilainya sebagai zona yang paling potensial untuk memenangkan pertarungan politik. 

“Saya juga terlibat dalam koalisi, jadi baik di Jabar, DKI, atau di manapun, semuanya sama bagi saya. Yang penting adalah melayani rakyat dengan baik,” tambahnya. 

Namun, keputusan akhir terkait apakah Ridwan Kamil akan maju di Jakarta atau Jawa Barat masih belum ditentukan oleh partainya, Golongan Karya (Golkar).  

BACA JUGA:Jelang Pilkada, Rahmat Bagja Ingatkan Daerah Perkuat Sinergi

“Karena keputusan belum final, saya harus menunggu. Jadi saya belum bisa memastikan langkah saya ke depannya,” pungkas Ridwan Kamil.

Partai Golkar percaya diri (pede) bisa mendongkrak elektabilitas Ridwan Kamil atau karib disapa Kang Emil menuju kontestasi Pilkada Jakarta.  

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto merasa yakin elektabilitas Ridwan Kamil atau RK untuk Pilkada Jakarta 2024 bisa ditingkatkan sebelum pendaftaran kandidat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

’’Masih ada waktu satu bulan untuk bekerja keras,” kata dia menjawab awak media, Rabu (17/7).  

Litbang Kompas menyatakan elektabilitas RK sebesar delapan persen, masih kalah dari angka keterpilihan Anies Baswedan (29,8 persen) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (20 persen). 

Airlangga menyebut angka delapan persen bisa dinaikkan sebelum parpol memutuskan kandidat yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024. 

“Kami minta yang delapan persen itu dinaikan, karena partai akan memutuskan apabila (hasil survei) sudah perlevel dengan calon-calon yang lain,” lanjut Menko Perekonomian itu.