Titip Pembayaran pada 6 Rekening Anggota, Satpol PP Lamsel Kelebihan Pembayaran Rp278,4 Juta

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Kamis , 25 Jul 2024 - 20:22

Selain itu, terdapat titipan Ganti Uang (GU) yang di-payroll-kan kepada Sdri. Ysn oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Tahun 2023 sebesar Rp14.250.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdri. IMD, diketahui bahwa uang titipan GU tersebut terdiri dari sebagian titipan kelebihan pembayaran atas insentif unit Satpol PP dan sebagian merupakan titipan yang merupakan hak pegawai lain.

Sdri. IMD dan Sdri. Ysn tidak dapat mengidentifikasi jumlah uang titipan yang merupakan kelebihan pembayaran insentif unit Satpol PP dan sejumlah uang titipan lainnya. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran insentif tahun 2023 minimal sebesar Rp278.465.000.

Sedangkan, menurut penjelasan Sdri. IMD, uang titipan pegawai sebesar Rp14.250.000 telah dikembalikan ke pegawai yang bersangkutan selama tahun 2023.

Permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran realisasi Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP minimal sebesar Rp278.465.000.

Hal tersebut disebabkan oleh Kasatpol PP dan PPTK Satpol PP terkait menyalahgunakan kewenangannya dalam merealisasikan anggaran Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Juga, PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran pada Satpol PP tidak melakukan fungsi verifikasi kelengkapan dokumen secara memadai.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lamsel agar memerintahkan Kasatpol PP untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam merealisasikan anggaran belanja pada Satpol PP serta menginstruksikan PPK SKPD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran Satpol PP untuk lebih optimal mengawasi, mengendalikan, memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban realisasi Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Serta Kasatpol PP untuk memproses kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp278.465.000 kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah. (pip/c1/fik)

titip pembayaran pada 6 rekening anggota, satpol pp lamsel kelebihan pembayaran rp278,4 juta                            bandarlampung – realisasi belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada satpol pp lampung selatan (lamsel) tidak sesuai kondisi senyatanya. akibatnya terjadi kelebihan pembayaran minimal rp278.465.000.
hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamsel tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
pemkab lamsel pada tahun 2023 menganggarkan belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebesar rp2.892.870.000 dan terealisasi rp2.849.640.000 atau 98,51 persen dari anggaran. 
realisasi tersebut antara lain sebagai pembayaran insentif personel satpol pp. 
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, selama tahun 2023, realisasi belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat satpol pp sebesar rp2.791.260.000.
baca juga:beber hasil pengawasan coklit, bawaslu lampung keluarkan 526 saran perbaikan
berdasarkan perbup nomor 41 tahun 2023 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja perangkat daerah, diketahui bahwa struktur organisasi satpol pp terdiri dari satu sekretariat, empat bidang, dan kelompok jabatan fungsional. 
salah satu bidang pada satpol pp adalah bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (bidang trantibum). bidang trantibum ini membawahi dua seksi, yaitu seksi operasional dan pengendalian serta seksi kerjasama.
perbup 41/2023 menjelaskan tugas bidang trantibum antara lain mengoordinasikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 
guna menjalankan tugas tersebut, bidang trantibum memiliki enam unit pelaksana. keenam unit pelaksana tersebut adalah unit pengamanan objek vital, unit deteksi dan cegah dini, unit pembinaan, unit penertiban, unit pengawalan, dan unit patroli.
baca juga:siap cetak hattrick kemenangan, gerindra dukung penuh nanda-ali
masing-masing unit pelaksana terdiri dari satu orang kepala unit dan anggota. besaran insentif personel pada tiap unit pelaksana diatur melalui perbup nomor 42 tahun 2023 tentang standar satuan harga, standar biaya umum dan harga satuan pokok kegiatan kabupaten lampung selatan ta 2023.
sedangkan, batas maksimum frekuensi kegiatan personel tiap unit pelaksana ditetapkan pada dpa satpol pp tahun 2023. rincian atas besaran insentif unit pada satpol pp berdasarkan perbup 42/2023 dan batas maksimum frekuensi kegiatan personel sesuai dpa satpol pp tahun 2023.
insentif unit-unit pada bidang trantibum satpol pp diberikan kepada asn dan thls yang tercantum dalam surat perintah tugas (spt) unit per bulan/per kegiatan. 
jumlah personel yang ditugaskan pada setiap spt per bulan, dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. berdasarkan data monitoring pegawai yang dikelola oleh badan kepegawaian dan diklat (bkd) kabupaten lamsel. seperti pada desember 2023, ada 55 pns dan 566 thls.
berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban atas realisasi belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tahun 2023 total rp2.791.260.000.
hasil pemeriksaan lebih lanjut melalui analisis dokumen, wawancara dengan kasatpol pp, kepala bidang trantibum, kepala subbagian keuangan tahun 2023, bendahara pengeluaran tahun 2023, dan staf bidang trantibum, staf sekretariat satpol pp, serta penelusuran berita secara daring, menunjukkan bahwa terdapat realisasi belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. 
baca juga:terkait masih maraknya konvoi angkutan batu bara, pj. gubernur: kita tegakkan aturan
rinciannya adalah penyusunan jadwal bagi pegawai bidang trantibum untuk ditugaskan sebagai personel unit pelaksana tidak sesuai dengan kebutuhan.
dpa satpol pp menyajikan pagu tertinggi anggaran belanja per rekening kegiatan. berdasarkan analisis terhadap dpa satpol pp tahun 2023, diketahui bahwa frekuensi maksimal pemberian insentif kepada seorang anggota unit patroli per bulan adalah 14 kegiatan. 
sehingga, seorang anggota unit patroli dapat memperoleh insentif per bulan maksimal sebesar rp1.050.000 (rp75.000 x 14 kegiatan).
hasil wawancara dengan kepala bidang trantibum tahun 2023, kepala subbagian keuangan dan aset tahun 2023, bendahara pengeluaran tahun 2023, dan sdri. imd, selaku staf bidang trantibum tahun 2023, diketahui bahwa terdapat beberapa personel pada unit patroli yang menjalankan tugas/kegiatan kurang dari 14 kali per bulan. 
namun, pencairan atas realisasi belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat seluruh personel pada unit patroli disesuaikan dengan pagu anggaran belanja pada dpa. 
baca juga:soal isu bahasa lampung terancam punah, mpal minta pemerintah bertindak serius 
sehingga, terdapat kelebihan pembayaran insentif unit patroli berdasarkan kondisi senyatanya.
selanjutnya, berdasarkan keterangan sdri. imd, diketahui bahwa jumlah personel pada unit-unit lainnya di bidang trantibum (unit pengamanan objek vital, unit deteksi dan cegah dini, unit pembinaan, serta unit pengawalan) yang tercantum dalam spt per bulan berbeda dengan jumlah personel yang senyatanya beraktivitas pada unit tersebut. 
realisasi belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bagi personel pada unit-unit tersebut adalah sesuai dengan jumlah personel pada spt dan bukan berdasarkan kondisi senyatanya.
selanjutnya, sdri. imd menyatakan bahwa penyusunan jadwal bagi personel satpol pp yang bertugas pada masing-masing unit di bidang trantibum adalah staf pada bidang trantibum tahun 2023. 
baca juga:pemkab lamsel miliki kewajiban rp164,3 m, mayoritas terkait utang pt smi
hasil dari susunan personel dan jadwal ini dilaporkan oleh sdri. imd kepada kepala bidang trantibum guna memperoleh persetujuan.
masalah lainnya adalah, realisasi belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tidak sesuai kondisi senyatanya minimal sebesar rp278.465.000.
berdasarkan keterangan kepala bidang trantibum, kepala subbagian keuangan dan aset satpol pp, sert bendahara pengeluaran tahun 2023, diketahui bahwa proses pencairan insentif bagi personel satpol pp adalah sebagai berikut.
pencairan insentif satpol pp dilakukan melalui mekanisme langsung (ls) dan ganti uang (gu) kepada bud; pencairan insentif satpol pp oleh bud dilakukan melalui ls ke rekening bendahara pengeluaran satpol pp dan bukan melalui payroll ke rekening masing-masing ketua unit/anggota unit.
kepala subbagian keuangan dan aset menggirokan uang insentif sesuai dengan rekapan payroll yang diberikan oleh staf bidang trantibum kepada kepala subbagian keuangan dan aset. 
terdapat tanda terima insentif satpol pp sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
tanda terima tersebut menyajikan informasi mengenai jumlah insentif, potongan pajak, nama personel yang menerima insentif, serta nominal insentif yang seharusnya diterima. sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 2 april 2024, tim pemeriksa bpk tidak memperoleh tanda terima insentif satpol pp bulan januari-juli 2024.
baca juga:tuntaskan masalah cs jadi apoteker dadakan, inspektorat periksa tujuh orang
penjelasan sdri. imd menyatakan bahwa pada tahun 2023 selisih kelebihan pembayaran insentif satpol pp kepada personel pada unit patroli dan unit lainnya, “dititipkan” kepada enam rekening personel satpol pp. keenam personel ini bertugas pada sekretariat dan bidang trantibum. 
setelah insentif satpol pp di-payroll-kan ke rekening penitipan milik enam orang personel, keenam personel tersebut menyerahkan uang selisih pembayaran insentif tersebut secara tunai kepada sdri. imd (staf bidang trantibum tahun 2023).
hasil wawancara dengan sdri imd dan sdri. ysn (sebagai salah satu staf yang rekeningnya dipakai sebagai rekening penitipan), menunjukkan bahwa sdri. imd mengelola uang selisih pembayaran insentif satpol pp. 
sdri. imd menjelaskan bahwa penggunaan dana tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional satpol pp misalnya pembelian makan bagi personel satpol pp yang berjaga malam, sumbangan satpol pp bagi pembelian hewan kurban, dan pemberian uang kepada personel satpol pp. 
sdr. imd melaporkan penggunaan uang selisih pembayaran insentif tersebut secara reguler kepada kepala bidang trantibum.
berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang trantibum, sdr. my menyatakan bahwa ia tidak mengetahui secara rinci mengenai selisih lebih pembayaran uang insentif satpol pp ini.
berdasarkan hasil analisis atas rekening koran keenam personel satpol pp yang rekening pribadinya digunakan sebagai rekening titipan, diketahui bahwa penitipan atas kelebihan pembayaran insentif unit terjadi pada bulan januari sampai mei 2023 minimal sebesar rp278.465.000.
selain itu, terdapat titipan ganti uang (gu) yang di-payroll-kan kepada sdri. ysn oleh kepala subbagian keuangan dan aset tahun 2023 sebesar rp14.250.000. 
berdasarkan hasil wawancara dengan sdri. imd, diketahui bahwa uang titipan gu tersebut terdiri dari sebagian titipan kelebihan pembayaran atas insentif unit satpol pp dan sebagian merupakan titipan yang merupakan hak pegawai lain. 
sdri. imd dan sdri. ysn tidak dapat mengidentifikasi jumlah uang titipan yang merupakan kelebihan pembayaran insentif unit satpol pp dan sejumlah uang titipan lainnya. sehingga terdapat kelebihan pembayaran insentif tahun 2023 minimal sebesar rp278.465.000.
sedangkan, menurut penjelasan sdri. imd, uang titipan pegawai sebesar rp14.250.000 telah dikembalikan ke pegawai yang bersangkutan selama tahun 2023.
permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran realisasi belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada satpol pp minimal sebesar rp278.465.000.
hal tersebut disebabkan oleh kasatpol pp dan pptk satpol pp terkait menyalahgunakan kewenangannya dalam merealisasikan anggaran belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
juga, ppk skpd dan bendahara pengeluaran pada satpol pp tidak melakukan fungsi verifikasi kelengkapan dokumen secara memadai.
bpk merekomendasikan kepada bupati lamsel agar memerintahkan kasatpol pp untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam merealisasikan anggaran belanja pada satpol pp serta menginstruksikan ppk skpd, pptk, dan bendahara pengeluaran satpol pp untuk lebih optimal mengawasi, mengendalikan, memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
serta kasatpol pp untuk memproses kelebihan pembayaran atas realisasi belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebesar rp278.465.000 kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 26 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan