Mayoritas Pajak Daerah Pemkab Lamsel Tidak Capai Target

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Selasa , 23 Jul 2024 - 20:43

Selain itu juga terdapat penurunan jumlah titik reklame dimana pada tahun 2022 terdapat 1.203 titik, sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 1.178 titik reklame.

Berikutnya, pajak penerangan jalan. Capaian realisasi dari sektor pajak penerangan jalan di Tahun Anggaran 2023 sebesar 101,09 persen melebihi dari target yang ditetapkan, atau senilai Rp72.782.057.972. Capaian ini juga meningkat sangat signifikan yaitu senilai Rp5.360.681.306 atau sebesar 7,95 persen jika dibandingkan dengan realisasi di Tahun Anggaran 2022.

Hal tersebut disebabkan antara lain yaitu upaya-upaya ekstensifikasi yang dilakukan olch HPPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk Wajib Pajak Penerangan Jalan sumber sendiri, dimana pada tahun 2022 wajib pajak untuk sektor Pajak Penerangan Jalan hanya dari PLN saja, namun di tahun 2023 bertambah sebanyak 36 wajib pajak penerangan jalan sumber sendiri, yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki pembangkit listrik sendiri dan memenuhi kriteria untuk dipungut pajaknya.

Selain itu, pajak parkir. Pajak parkir di tahun 2023 termasuk sektor yang positif pencapaiannya. Selain target yang tercapai, realisasinya juga meningkat signifikan. Dimana pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk sektor Pajak Parkir senilai Rp2.750.000.000, dari target tersebut terealisasi senilai Rp2.797.043.691 atau sebesar 101,71 persen.

Capaian tersebut meningkat senilai Rp740.152.371 atau sebesar 35,98 persen jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. Hal ini disebabkan antara lain yaitu inovasi pembayaran sudah bisa menggunakan Internet Banking dan kanal pembayaran QRIS yang dapat menerima pembayaran dari aplikasi pembayaran apapun (Gopay, DANA, OVO, LinkAja dll).

Selain itu ada pula Pajak Air Tanah. Peningkatan realisasi pajak air tanah di tahun 2023 senilai Rp90.476.530 atau sebesar 6,18 persen jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2022.

Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya peningkatan pengawasan serta ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Lampung Selatan. Dimana pada tahun 2023 wajib pajak air tanah bertambah sebanyak 44 wajib pajak.

Namun, jika melihat dari target yang ditetapkan, realisasi senilai Rp1.554.234.755 masih rendah yaitu di angka 56,52 persen yang disebabkan belum akuratnya data potensi pajak saat penyusunan target pajak air tanah.

Lalu, pajak mineral bukan logam dan batuan. Target jenis pajak ini di tahun 2023 ditetapkan senilai Rp9.350.000.000 namun hanya tercapai senilai Rp4.221.892.224 atau sebesar 45,15 persen.

Rendahnya realisasi pendapatan dari sektor pajak ini salah satunya disebabkan karena masih belum akuratnya data potensi pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan serta menurunnya jumlah wajib pajak aktif di tahun 2023. Dimana pada tahun 2022 ada sebanyak 47 wajib pajak, sedangkan di tahun 2023 hanya 21 wajib pajak.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Lamsel. Misalnya pengawasan langsung oleh tim, penambahan kanal pembayaran, serta kerjasama dengan Pihak Kejaksaan Negeri Kalianda dalam rangka penagihan piutang pajak. Namun realisasi Pendapatan dari sektor ini masih menurun jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 sebesar 4,75 persen.

Ada pula pajak bumi dan bangunan. Perdesaan dan Perkotaan target pendapatan untuk pajak bumi dan bangunan di tahun 2023 senilai Rp66.400.000.000. Dari target tersebut, tercapai senilai Rp44.732.224.960 atau hanya sebesar 67,3 persen.

Hal tersebut disebabkan penilaian ulang potensi pajak dapat terealisasi di akhir tahun, sehingga baru dapat ditetapkan di tahun 2024 serta ketetapan pajak yang juga tidak akurat akibat penilaian PBB-P2 secara masal di tahun 2018 masih belum dapat divalidasi ulang.

Meskipun persentase realisasi pendapatan PBB rendah, namun jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022, pendapatan dari sektor PBB masih meningkat senilai Rp1.115.307.861,60 atau sebesar 2,56 persen.

mayoritas pajak daerah pemkab lamsel tidak capai target                             bandarlampung - realisasi penerimaan pajak daerah di lingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan (pemkab lamsel) pada tahun anggaran 2023 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.
dari target pendapatan pajak daerah tahun 2023 sebesar rp209.000.000.000, hanya terealisasi rp189.393.265.642 atau 81,05 persen.
hal itu terlihat dari laporan keuangan pemkab lamsel tahun anggaran 2023 yang ditandatangani bupati nanang ermanto pada lhp bpk perwakilan lampung.
dari 10 jenis pajak daerah yang terealisasi, hanya dua jenis pajak daerah yang mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. yaitu pajak penerangan jalan dan pajak parkir. 
capaian persentase tertinggi berasal dari penerimaan pajak parkir, yaitu 101,71 persen atau melebihi target sebesar rp47.043.691. sedangkan capaian persentase penerimaan pajak daerah terendah terdapat pada pajak mineral bukan logam dan batuan dengan realisasi sebesar rp4.221.892.224 atau 45,15 persen dari target yang ditetapkan rp9.350.000.000.
baca juga:prediksi argentina vs maroko olimpiade paris 2024: menanti aksi tarian tango di paris 
hal ini disebabkan antara lain karena masih belum akuratnya data potensi pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan. 
jika dibandingkan realisasi pada tahun 2022, pendapatan dari sektor pajak minerba terdapat penurunan senilai rp210.398.296 atau 4,75 persen.
meskipun realisasi pendapatan secara keseluruhan meningkat signifikan di tahun 2023, masih terdapat jenis pajak yang realisasi pendapatannya menurun. 
rinciannya, realisasi pendapatan dari sektor pajak hotel meningkat cukup signifikan yaitu senilai rp303.552.698 atau 29,35 persen jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. 
kenaikan cukup signifikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya okupansi hotel di kabupaten lamsel, serta maraknya pendirian hotel/vila di daerah minang rua, kecamatan bakauheni.
baca juga:viral, petugas cleaning service nekat meracik obat untuk pasien rsud ryacudu
selain itu, peningkatan pengawasan terus diupayakan oleh bpprd kabupaten lampung selatan. yaitu dengan membentuk tim pengawasan dan pemasangan tapping box di hotel yang ada di lamsel selama tahun 2023. tapping box yang terpasang di hotel atau penginapan secara keseluruhan berjumlah 6 unit.
kemudian, peningkatan realisasi pendapatan dari sektor pajak hotel juga dipengaruhi oleh inovasi yang dilakukan oleh bpprd kabupaten lampung. saat ini pembayaran pajak hotel sudah bisa melalui banyak kanal antara lain internet banking dan quick response code indonesian standard (qris) yang memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya.
namun, capaian realisasi dari pajak hotel yaitu senilai rp1.337.816.409 hanya sebesar 66,89 persen dari target yang ditetapkan dikarenakan belum akuratnya data saat penyusunan target dari pajak hotel di tahun 2023.
kemudian pajak restoran. dari target yang ditetapkan senilai rp8.000.000.000 pada tahun 2023, pendapatan dari sektor pajak restoran tercapai senilai rp7.903.739.188 atau sebesar 98,80 persen. 
baca juga:iyay mirza beri sinyal koalisi pdip di pilgub, pkb lampung siap dukung penuh
namun realisasi ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 senilai rp1.123.510.258,45 atau sebesar 16,57 persen.
ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan dari sektor pajak restoran, yaitu menurunnya jumlah restoran atau rumah makan yang aktif jika dibandingkan dengan tahun 2022.
di mana pada tahun 2022 jumlah restoran aktif sebanyak 296 restoran/rumah makan sedangkan di tahun 2023 hanya 166 restoran/rumah makan.
oleh karena itu, bpprd melakukan upaya-upaya agar realisasi dari pajak restoran dapat terus meningkat. antara lain sistem pelaporan online dan pembayaran yang sudah bisa menggunakan bermacam kanal sepeti internet banking dan qris yang sifatnya dapat menerima pembayaran dari aplikasi pembayaran apapun serta internet banking seluruh bank yang ada di indonesia memudahkan wajib pajak melunasi kewajibannya.
serta kegiatan pengawasan kepada wajib pajak terus ditingkatkan oleh tim pengawasan dengan monitoring dan pemasangan 34 tapping box di restoran/rumah makan tertentu.
lalu, pajak hiburan. peningkatan realisasi pada sektor pajak hiburan di tahun 2023 sangat signifikan yaitu senilai rp382.815.170. artinya ada peningkatan sebesar 90,11 persen jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022.
baca juga:pemkab lamsel masih sangat tergantung, 84,49 persen pendapatan dari transfer pusat
hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain yaitu meningkatnya kunjungan masyarakat. saat ini masyarakat lampung dominan lebih memilih untuk berwisata di provinsi lampung, dan kabupaten lamsel menjadi salah satu tujuan favoritnya. 
di mana selama tahun 2023, terdapat 676.486 pengunjung tempat hiburan di lamsel. namun, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar rp1.250.000.000 capaian realisasi dari sektor pajak hiburan sebesar rp807.665.731 ini masih cukup rendah, hanya sebesar 64,61 persen.
hal ini disebabkan kurang akuratnya data potensi pajak hiburan sebagai dasar penyusunan target dan menurunnya jumlah wajib pajak hiburan yang aktif. dimana pada tahun 2022 jumlah tempat hiburan aktif sebanyak 46 sedangkan di tahun 2023 sebanyak 36 tempat hiburan.
selanjutnya, pajak reklame. pada tahun anggaran 2023, pajak reklame ditargetkan senilai rp3.000.000.000 tercapai hanya senilai rp1.795.059.245 atau sebesar 59,84 persen. 
hal ini disebabkan di tahun 2023, bpprd baru mulai menggunakan sistem online untuk pajak reklame dan menyesuaikan dengan peraturan daerah yang terbaru, sehingga tunggakan pajak reklame meningkat senilai rp137.270.758 sampai dengan 31 desember 2023. 
selain itu juga terdapat penurunan jumlah titik reklame dimana pada tahun 2022 terdapat 1.203 titik, sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 1.178 titik reklame.
berikutnya, pajak penerangan jalan. capaian realisasi dari sektor pajak penerangan jalan di tahun anggaran 2023 sebesar 101,09 persen melebihi dari target yang ditetapkan, atau senilai rp72.782.057.972. capaian ini juga meningkat sangat signifikan yaitu senilai rp5.360.681.306 atau sebesar 7,95 persen jika dibandingkan dengan realisasi di tahun anggaran 2022.
hal tersebut disebabkan antara lain yaitu upaya-upaya ekstensifikasi yang dilakukan olch hpprd kabupaten lampung selatan untuk wajib pajak penerangan jalan sumber sendiri, dimana pada tahun 2022 wajib pajak untuk sektor pajak penerangan jalan hanya dari pln saja, namun di tahun 2023 bertambah sebanyak 36 wajib pajak penerangan jalan sumber sendiri, yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki pembangkit listrik sendiri dan memenuhi kriteria untuk dipungut pajaknya.
selain itu, pajak parkir. pajak parkir di tahun 2023 termasuk sektor yang positif pencapaiannya. selain target yang tercapai, realisasinya juga meningkat signifikan. dimana pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk sektor pajak parkir senilai rp2.750.000.000, dari target tersebut terealisasi senilai rp2.797.043.691 atau sebesar 101,71 persen. 
capaian tersebut meningkat senilai rp740.152.371 atau sebesar 35,98 persen jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022. hal ini disebabkan antara lain yaitu inovasi pembayaran sudah bisa menggunakan internet banking dan kanal pembayaran qris yang dapat menerima pembayaran dari aplikasi pembayaran apapun (gopay, dana, ovo, linkaja dll).
selain itu ada pula pajak air tanah. peningkatan realisasi pajak air tanah di tahun 2023 senilai rp90.476.530 atau sebesar 6,18 persen jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2022. 
baca juga:kantongi rekom pkb, perahu ali rahman-ayu asalasiyah selangkah lagi bisa berlayar
peningkatan ini tidak terlepas dari upaya peningkatan pengawasan serta ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan oleh bpprd kabupaten lampung selatan. dimana pada tahun 2023 wajib pajak air tanah bertambah sebanyak 44 wajib pajak. 
namun, jika melihat dari target yang ditetapkan, realisasi senilai rp1.554.234.755 masih rendah yaitu di angka 56,52 persen yang disebabkan belum akuratnya data potensi pajak saat penyusunan target pajak air tanah.
lalu, pajak mineral bukan logam dan batuan. target jenis pajak ini di tahun 2023 ditetapkan senilai rp9.350.000.000 namun hanya tercapai senilai rp4.221.892.224 atau sebesar 45,15 persen.
rendahnya realisasi pendapatan dari sektor pajak ini salah satunya disebabkan karena masih belum akuratnya data potensi pajak sebagai dasar penyusunan target pendapatan serta menurunnya jumlah wajib pajak aktif di tahun 2023. dimana pada tahun 2022 ada sebanyak 47 wajib pajak, sedangkan di tahun 2023 hanya 21 wajib pajak. 
beberapa upaya telah dilakukan oleh bpprd kabupaten lamsel. misalnya pengawasan langsung oleh tim, penambahan kanal pembayaran, serta kerjasama dengan pihak kejaksaan negeri kalianda dalam rangka penagihan piutang pajak. namun realisasi pendapatan dari sektor ini masih menurun jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 sebesar 4,75 persen.
ada pula pajak bumi dan bangunan. perdesaan dan perkotaan target pendapatan untuk pajak bumi dan bangunan di tahun 2023 senilai rp66.400.000.000. dari target tersebut, tercapai senilai rp44.732.224.960 atau hanya sebesar 67,3 persen.
hal tersebut disebabkan penilaian ulang potensi pajak dapat terealisasi di akhir tahun, sehingga baru dapat ditetapkan di tahun 2024 serta ketetapan pajak yang juga tidak akurat akibat penilaian pbb-p2 secara masal di tahun 2018 masih belum dapat divalidasi ulang.
meskipun persentase realisasi pendapatan pbb rendah, namun jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022, pendapatan dari sektor pbb masih meningkat senilai rp1.115.307.861,60 atau sebesar 2,56 persen.
peningkatan realisasi tersebut disebabkan antara lain yaitu percepatan proses cetak massal yang dilaksanakan di awal tahun sehingga bpprd lamsel memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan penagihan serta penambahan kanal pembayaran yang berpengaruh positif meningkatkan realisasi pendapatan pbb. 
baca juga:tim dosen dan mahasiswa fk unila beri pelatihan lbp exercise pada petani di lampung selatan
saat ini, pembayaran bisa dilakukan di berbagai macam kanal pembayaran seperti internet banking bank lampung, qris, tokopedia dan indomaret sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya.
pajak lainnya adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb). pada tahun anggaran 2023, pendapatan dari sektor bphtb ditargetkan senilai rp41.500.000.000. namun dari target tersebut tercapai sebesar 75,81 persen atau senilai rp31.461.531.458.
tidak tercapainya target pendapatan dari sektor bphtb tersebut disebabkan data potensi pajak sebagai dasar penyusunan target yang masih belum akurat. namun, jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022, realisasi tersebut masih naik walaupun hanya sebesar sebesar 0,07 persen atau senilai rp21.042.367.
naiknya realisasi pendapatan bphtb antara lain disebabkan terdapat transaksi peralihan aset milik pt. new hope indonesia di desa sukanegara, tanjung bintang. 
selain itu, penambahan kanal pembayaran juga berpengaruh positif meningkatkan realisasi pendapatan bphtb. saat ini, pembayaran bisa dilakukan di berbagai macam kanal pembayaran seperti internet banking dan qris. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 24 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan