JAKARTA - Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi membantah bila anggaran makan siang gratis dipangkas dan hanya Rp7.500 per anak.
Rumor tersebut dibantah Hasan Nisbi. Menurutnya informasi itu hanyalah isu dan bukan keluar dari pernyataan resmi tim.
Isu anggaran makan siang gratis hanya Rp7.500 diketahui pertama kali mulanya disampaikan oleh ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.
Heriyanto mengklaim bila dirinya diajak berdiskusi dengan tim Prabowo Gibran mengenai makan bergizi gratis.
BACA JUGA:Pemerintah Bentuk Satgas Impor Ilegal
"Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statement resmi dari tim," ungkap Hasan Nisbi kepada wartawan di Jakarta.
Hasan menyebut, fokus utama dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka adalah memberikan menu makanan yang bergizi sesuai standar kecukupan gizi.
"Jadi ukurannya adalah ketercukupan gizi. Ketercukupan gizi ini ditentukan oleh ahli gizi," sambungnya.
Adapun soal harga per anaknya, menurut Hasan, saat ini ada banyak ide dan masukan dari berbagai pihak kepada tim yang masih terus dilakukan kajian dengan detail dan belum ditetapkan berapa angkanya.
BACA JUGA:Anggaran Program Makan Siang Dikabarkan Jadi Rp7.500 Per Anak, Begini Respon Menko PMK
"Semua sedang dikaji dan diujicoba dengan sangat detil oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kita adalah ketercukupan gizi," ujarnya.
Hasan menjelaskan, wilayah di Indonesia memiliki keberagaman sumber gizi sehingga masing-masing wilayah memiliki menu lokal yang berbeda satu sama lain.
Pemenuhan standar gizi pun akan disesuaikan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut.
"Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sesuai dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. Dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya," Terangnya.
Sementara di tempat terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi munculnya isu makan bergizi yang dipangkas menjadi Rp7.500.