BANDARLAMPUNG – Aksi korupsi seperti suap dan pungli dapat terjadi di berbagai kondisi dan situasi oleh oknum. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Lampung M. Yusuf Kohar.
Karena itu, katanya, Kadin menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan korupsi.
Menurut Yusuf Kohar, KPK telah membentuk program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan melibatkan instansi dan semua komponen yang ada.
BACA JUGA:Arinal Amankan Rekom Golkar, Ismet Roni: Ini Perintah Partai, Tidak Ada Lagi Gap
Guna menjalankan program Stranas PK berjalan maksimal, KPK memerlukan pendapat dan masukan dari Kadin selaku organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian.
"Tujuan KPK bicara sama Kadin dan organisasi di bawah Kadin itu, agar pencegahan korupsi dapat berhasil," ujar Yusuf Kohar, Kamis 4 Juli 2024.
Yusuf Kohar menyampaikan, rakor bersama KPK tersebut bukan terkait apakah ada korupsi atau tidak di suatu tempat. Tetapi, membicarakan bagaimana pencegahan korupsi tidak terjadi baik itu di bidang perizinan, proyek-proyek pemerintah, lelang jabatan, hingga di pelabuhan.
"Bagus diskusi itu. Kita tidak menunjuk orang salah atau tidak. Tapi kemungkinan-kemungkinan situasional bisa terjadi. Itu perlu kita sampaikan ke KPK," ungkapnya.
BACA JUGA:Bupati Pesawaran Lampung Tinjau Korban Angin Puting Beliung
Yusuf Kohar melanjutkan, pihaknya mendorong agar pencegahan korupsi berjalan dimanapun. "Jadi semua harus mengkontrol pencegahan korupsi, baik itu KPK, instansi terkait, dan lainnya," ucapnya.
"Kita harus benahi diri sehingga korupsi atau pungli dan sejenisnya tidak terjadi. Baik di pelabuhan, perizinan, proyek pemerintah, dan lainnya," sambung mantan Wakil Wali Kota Bandarlampung ini.
Tujuannya, kata Yusuf Kohar, agar iklim perekonomian berjalan baik dan berdampak baik kepada semua pihak. "Contoh kalau tidak ada setoran di proyek pemerintah 20 sampai 25 persen, pasti infrastruktur yang dibangun bagus, kontraktornya profesional," tuturnya.
Dia juga mencontohkan, jika pelabuhan bebas dari pungli tentu juga akan berdampak terhadap aktivitas ekspor dan impor yang dapat berjalan lancar dengan biaya murah.
Begitu juga jika perizinan berjalan dengan cepat, lancar, murah, dan mudah, dampaknya akan membuat banyak investor berinvestasi di Lampung.
Lebih lanjut, Yusuf Kohar menyinggung bahwa pembangunan tidak hanya melalui APBD tetapi juga oleh pihak swasta dengan investasi. "Pemda harus bentang karpet merah kalau ada orang mau investasi. Makanya diperlukan perizinan cepat, murah, dan ada kepastian hukum," ungkapnya.