Saat tiba di sana, petugas pendaftaran menyebut bahwa dokter anak BPJS sedang tidak ada dan menyarankan untuk menggunakan jalur umum.
"Petugasnya bilang kalau dokter anak BPJS tidak ada, jadi disarankan pakai umum," kata Muhtadi kepada radarlampung
Karena khawatir, Muhtadi setuju dengan saran tersebut dan membayar biaya pemeriksaan sebesar Rp700 ribu.
"Karena tidak mau kenapa-napa, jadi pakai umum dan bayar Rp700 ribu untuk cek darah dan pemeriksaan lainnya," ungkapnya.
Namun, setelah mencari tahu, Muhtadi tercengang bahwa tidak ada perbedaan antara dokter BPJS dan dokter umum.
"Setelah ditanya, mereka diam saja tidak menjawab," ucapnya.
Ketika akan mengambil obat, pihak rumah sakit mengembalikan uang tersebut namun Muhtadi menolaknya.
"Petinggi rumah sakit datang mau mengembalikan uang, saya bilang ini sudah melanggar komitmen kerjasama dengan BPJS," ujarnya.
Muhtadi menyayangkan hal ini terjadi di Bandar Lampung, menekankan pentingnya pelayanan yang setara bagi semua pasien.
"Kebetulan saya Kadis, bagaimana kalau masyarakat lainnya yang tidak tahu," tandasnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung, Yessy Rahimi, mengaku telah mengetahui hal tersebut dan memberikan teguran kepada Rumah Sakit Hermina.
"Hari ini kan hari libur, rumah sakit boleh menyampaikan di websitenya apakah poli buka atau tutup, tergantung ketersediaan dokternya. Namun, rumah sakit harus jujur dalam memberikan informasi," katanya.
Pihaknya menegur rumah sakit agar membuka layanan untuk semua pasien jika poli dibuka, tanpa membedakan peserta JKN dan non-JKN.
"Kita minta kembalikan uangnya, dan mereka sudah menyampaikan kesalahan mereka kepada kita. Tidak bisa begitu, harus membuka dua jalur yang ada," ungkapnya.
Yessy menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh melakukan pembedaan pelayanan, dan ini menjadi pelajaran bagi rumah sakit lainnya.
"Besok akan kita dudukkan rumah sakitnya, ini tidak boleh dilakukan," pungkasnya.