JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong pembangunan sarana dan prasarana pertanian di seluruh pelosok Indonesia. Tak hanya berupa fisik, dukungan sarana nonfisik juga terus dilakukan untuk membantu petani.
Hal ini ditujukan untuk mendongkrak produksi dan produktivitas pertanian, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, infrastruktur pertanian adalah ujung tombak agar budi daya pertanian bisa maksimal.
"Kalau infrastruktur itu tidak memadai, maka kegiatan budidaya pertanian bisa gagal, contohnya infrastruktur yang menjamin ketersediaan air, seperti irigasi, embung, atau waduk. Kalau infrastruktur itu tidak ada, maka proses budidaya tidak bisa dilakukan. Karena semua tanaman perlu air," kata pengamat pertanian Khudori dalam keterangannya, Minggu (12/11).
Khudori menyatakan, pemerintah harus benar-benar memperhatikan persoalan ini. Hal ini agar target peningkatan produksi pertanian itu bisa tercapai.
Khudori juga menyarankan, pemerintah untuk memperkuat sinkronisasi pembangunan infrastruktur antar kementerian atau stakeholder terkait. Sebab, menurutnya ada permasalahan serius terkait ini, dimana kadang tidak ada kesinambungan antara pembangunan yang dilakukan oleh pusat dengan daerah.
"Misalnya begini, jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sudah dibangun, tapi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawab daerah belum dibangun. Itu yang membuat air dari embung atau waduk tidak optimal sampai ke sawah petani," jelas Khudori.
Selain soal infrastruktur fisik, lanjut Khudori, sarana pertanian non fisik juga sangat penting untuk diperhatikan, seperti pupuk subsidi. Meski jumlah pupuk subsidi itu terbatas dan tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan petani, Khudori mengapresiasi adanya aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (iPubers) yang dibuat Kementan, yaitu dengan mengintegrasikan data berbasis petani dan data dari pupuk Indonesia yang basisnya penyalur.
"Setahu saya ini (ipubers) sudah dicoba di 8 provinsi dan hasilnya bagus. Mudah-mudahan ini terus dijaga, dan bisa diperluas. Nanti ujungnya bisa mengubah sistem subsidi dari bentuk barang ke (subsidi) langsung petani," jelasnya.
Ia menekankan, yang tak kalah penting adalah sarana pertanian berupa modal kerja. Sebab, banyak petani yang masih mengandalkan modal pribadi yang kecil dan tidak sanggup lagi menanam bila kehabisan modal.
"Makanya modal usaha dengan syarat mudah dan bunga rendah dari pemerintah itu sangat penting sekali," papar Khudori.
Sementara itu, hadirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian sudah cukup memadai untuk membantu petani. Namun, ia menyoroti adanya masalah teknis yang menjadi kendala di lapangan, terutama terkait agunan yang disyaratkan oleh bank penyalur.
"Meski pemerintah sudah memastikan tak perlu agunan, tapi bank-bank penyalur dalam pelaksanaannya masih mensyaratkan agunan itu. Petani seringkali terkendala di sini. Kayaknya perlu cari solusi bersama untuk ini," jelasnya.
Lebih jauh, Khudori menyarankan pemerintah untuk menambah lahan pertanian. Sebab selama lima tahun terakhir ini, lahan pertanian terus menyusut yang berdampak pada menurunnya produksi pertanian, tetapi kebutuhan pangan terus naik.
"Lahan sawah kita itu hanya 7,4 juta hektare. Belum lagi ada alih fungsi. Karena itu, mau tidak mau selain meningkatkan produktivitas, pemerintah juga harus menambah lahan pertaniannya," pungkasnya. (jpc/ c1/ abd)
Kategori :