Ia menilai potensi ruas tol yang belum termanfaatkan secara maksimal menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU. Hingga kini belum ada langkah konkret menurunkan tarif atau meninjau ulang model bisnis jalan tol yang gagal menarik pengguna.
’’Rendahnya trafik di 21 ruas tol ini bisa menjadi bom waktu. Jika investasi tidak kembali, pengembangan proyek baru bisa terhambat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” kata Gibran.
Ia juga menilai kebijakan pemerintah untuk mendorong integrasi melalui koridor logistik nasional belum menyentuh akar persoalan. Banyak tol baru, katanya, tidak terhubung langsung dengan kawasan industri, pelabuhan, atau pusat ekonomi.
’’Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan tarif yang berpihak pada pengguna, jalan tol hanya akan menjadi monumen beton,” tegasnya.
Gibran menekankan perlunya audit terhadap BPJT dan peninjauan ulang asumsi bisnis proyek tol agar investasi bernilai triliunan rupiah benar-benar memberi manfaat bagi ekonomi nasional, bukan sekadar menambah daftar panjang jalan tol yang sepi pengguna. (beritasatu.com/c1)