Achmad menyampaikan, pada periode 2024-2025 saja, anggota DPR dinilai belum menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan mencerminkan rakyat.
"Pertanyaannya adalah apakah undang-undang yang dibuat itu sudah berkualitas, sudah mencerminkan masyarakat kita? Ada 14 undang-undang yang dihasilkan. 12 diantaranya dihasilkan dalam periode singkat oleh Komisi II. Sementara komisi lainnya menyumbang 1. Jadi artinya apa? Kinerja DPR belum merata," tutur Achmad.
Selain itu, anggota DPR juga dinilai belum maksimal menyuarakan dan merespons kondisi masyarakat saat ini. Achmad mengatakan, tidak ada transparansi apakah aduan dari masyarakat sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik.
"Kita tahu banyak sekali kebijakan publik yang ada di masyarakat kita sekarang itu muncul dan kemudian menjadi diskursus publik, bukan karena pertanyaan atau pengawasan dari DPR kita, tidak. Tetapi karena kejelian dari para netizen," ujar Achmad.
DPR dinilai belum melakukan pengawasan terhadap kondisi masyarakat secara maksimal, yang mewakili publik, tanpa perlu dikritik dahulu oleh masyarakat. "Jadi kesannya DPR kita sekarang ini tidak proaktif, lambat, dan too late, too little untuk bertindak," ungkap Achmad. (beritasatu.com)