JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengungkapkan, total anggaran yang dikeluarkan negara untuk gaji dan tunjangan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mencapai Rp1,73 triliun dalam periode 5 tahun masa kerja.
Achmad menjelaskan, besaran tersebut berdasarkan perhitungan tambahan tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp50 juta per bulan, sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari Rp100 juta per bulan.
"Rp100 juta rupiah itu untuk satu anggota dewan. Kalau kita kali dengan 575 (jumlah anggota DPR), itu kira-kira dikalikan 5 tahun, kita ketemu angkanya Rp1,73 triliun," tutur Achmad.
Menurut Achmad, besaran gaji dan tunjangan DPR tersebut merupakan nilai yang fantastis. Ia menilai, dana negara tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk menambah bantuan kepada masyarakat yang kondisi ekonominya kini sedang terpukul.
"Kalau seandainya bisa lebih bijaksana dalam melakukan penganggaran, mungkin itu akan lebih banyak memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka-mereka yang sudah kena PHK ataupun sedang diancam PHK," kata Achmad.
Achmad juga berpendapat, kenaikan pendapatan DPR seharusnya diiringi oleh kinerja anggota dewan yang membaik. Ia berujar, kenaikan gaji tersebut justru berbanding terbalik dengan kinerja DPR saat ini.
"Survei terakhir menyebutkan, lembaga yang kehilangan kredibilitas atau paling buruk reputasinya, itu adalah DPR-MPR," ucapnya.