Terkesan Tidak Tegas Tindak ODOL, BPTD Lampung Jadi Sorotan

masuk dalam pembangunan/rehabilitasi bangunan beserta alat kelengkapan lainnya untuk di optimalisasi kan fungsi UPPKB-nya,” terangnya.

Namun dirinya menyebut untuk saat ini masih terkendala efisiensi anggaran, sehingga belum dapat direalisasikan pada saat ini. 

Selanjutnya guna mendukung/mendorong cepat terealisasikannya, maka dibutuhkan surat gubernur selaku kepala daerah sebagai salah satu upaya percepatan, karena secara teknis UPPKB Blambangan Umpu sudah layak dan siap dibangun.

“Dalam hal ini, BPTD Kelas II Lampung mendukung upaya pemberantasan kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di Provinsi Lampung, salah satunya dengan diaktifkannya kembali UPPKB Blambangan Umpu,” tegasnya. (pip/c1/abd)