Usulan PKB Kada Ditunjuk Pusat, Partari Berkarya
JAKARTA - Soal usulan PKB yang meminta pemilihan kepala daerah (kada) melalui DPRD atau penunjukan langsung oleh pemerintah pusat menuai beragam respon.
Ya, diketahui usulan tersebut kembali mencuat setelah digaungkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas, menyatakan wacana tersebut harus lebih dahulu dikaji secara strategis dan menyeluruh, termasuk melibatkan masyarakat dan akademisi.
"Kalau itu menurut saya, itu kan perlu ada kajian strategis, perlu kita kaji kembali kira-kira apa efek positifnya maupun efek negatifnya." ujar Ridwan Andreas kepada wartawan, Jumat 25 Juli 2025.
Menurutnya, proses demokrasi seperti pilkada dan pilpres memang merupakan pesta rakyat, namun di sisi lain juga menyita energi, anggaran yang besar, dan logistik yang tidak sedikit bila digelar secara bersamaan.
Namun, ia menekankan perlunya sikap objektif dalam melihat dampaknya.
"Jadi nanti kajian-kajian itu kita kaji lagi karena kita juga sadar diri," ucapnya.
Mengacu hal itu, Ia menyarankan agar semua pihak tidak terburu-buru dalam menyimpulkan dan mengambil keputusan.
"Nah toh nanti kalau kita mesti kembali lagi ke zaman dulu ya, pemilihan bupati maupun gubernur itu dipilih sama anggota DPRD ya, itu kita harus kaji ulang. Harus kita kaji kembali lah, bukan kaji ulang, kita kaji kembali," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan pentingnya membuka berbagai opsi dalam merumuskan sistem pemilihan kepala daerah.
Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di daerah.
"Kita perlu memperbanyak opsi. Rasanya kalau ditunjuk langsung oleh pusat keterlibatan daerah menjadi nihil. Akan lebih bagus tetap ada keterlibatan representasi masyarakat daerah," kata Sarmuji di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat 25 Juli 2025.
Menurut Sarmuji, pilkada bukan hanya soal logistik dan biaya politik, tetapi juga keterikatan emosional antara pemimpin dan rakyat.
"Pilkada bukan hanya soal uang. Tapi juga tentang keterikatan emosional dengan masyarakat daerah. Keterikatan itulah yang melahirkan keberpihakan. Apapun sistemnya keberpihakan terhadap masyarakat daerah tidak boleh hilang," terangnya.
Ia juga mendukung adanya diskusi bersama antar partai politik untuk menyamakan visi sebelum pembahasan resmi dilakukan.
"Sangat perlu, paling tidak bisa menyamakan frekuensi terlebih dahulu sebelum pembicaraan yang lebih formal," tutupnya.
Diketahui sebelumnya, Cak Imin mengungkapkan pihaknya ingin agar ada 2 pola tentang pemilihan Gubernur dan Bupati. Pertama, Gubernur dipilih pemerintah pusat, sedangkan yang kedua adalah Bupati dipilih oleh rakyat.
"Nah, karena Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh Pemerintah Pusat,”ujarnya usai Harlah ke 27 PKB di JCC, Jakarta pada Rabu (23/7) malam.
“Sedangkan bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," lanjut Cak Imin.(*)