JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menilai pernyataan Dedy Nur Palakka yang menyebut mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi syarat menjadi nabi sebagai pernyataan yang menyesatkan masyarakat.
’’Jadi nalarnya Dedy Nur Palakka memang sudah rusak. Ini overkultus dan menyesatkan masyarakat,” tandas Ferdinand saat dihubungi, Jumat (13/6).
Ferdinand juga menyatakan Jokowi tidak pantas dianggap sebagai nabi, justru seharusnya diberlakukan proses hukum karena diduga melakukan pelanggaran.
“Jokowi itu tidak pantas sebagai seorang nabi, malah seharusnya menghadapi proses hukum karena dianggap patut diduga melakukan pelanggaran dan penyimpangan,” katanya.
Selain itu, Ferdinand menyebut OCCRP — sebuah lembaga internasional terkait kejahatan terorganisasi — juga pernah memasukkan nama Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia.
Menurut Ferdinand, hal-hal tersebut menjadi bukti bahwa Jokowi tidak layak diberi predikat nabi. “OCCRP memasukkan (Jokowi) sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia,” tegasnya.
Sebelumnya, Dedy Nur Palakka, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyebut Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Dalam tulisan di media sosial X, Dedy menyatakan, “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu rakyat,” katanya, Kamis (12/6). Sebelumnya, Pernyataan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut mantan Presiden Joko Widodo memenuhi syarat menjadi nabi menuai respons dari kalangan pengamat politik.
Jamiluddin Ritonga, analis politik dari Universitas Esa Unggul, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pengultusan figur yang berlebihan dan irasional.
“Ketika seseorang mulai mengidolakan sosok secara berlebihan hingga menyamakannya dengan nabi, itu menunjukkan sikap yang tidak rasional. Penilaian semacam itu sebaiknya tidak terlalu ditanggapi,” ujar Jamiluddin dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6).
Ia menambahkan bahwa seseorang yang mengultuskan figur sampai pada taraf demikian perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari aspek jasmani maupun rohani.
“Orang yang masih berpikir sehat tentu tidak akan membandingkan tokoh politik dengan nabi. Itu sangat tidak masuk akal,” imbuhnya.
Jamiluddin juga menilai bahwa Presiden Jokowi sendiri adalah sosok yang masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak kebijakannya yang dinilai kontroversial dan belum tentu diterima semua kalangan.
“Selama masih banyak orang yang menganut prinsip ‘asal bapak senang’, penilaian yang irasional seperti ini akan terus bermunculan,” tegasnya.
Pernyataan yang menjadi sorotan itu berasal dari Dedy Nur Palakka, salah satu kader PSI. Dalam unggahannya di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), Dedy menulis bahwa Jokowi sejatinya telah memenuhi kriteria untuk menjadi seorang nabi, namun memilih untuk tetap menjadi manusia biasa yang sederhana.
“Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu rakyat,” tulis Dedy, dikutip Kamis (12/6).
Pernyataan itu menuai polemik luas di masyarakat, terutama karena menyangkut ranah keagamaan yang sangat sensitif di Indonesia.
Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak tertarik menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebaliknya, ia justru mengungkapkan minat untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pernyataan tersebut menimbulkan tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik yang menilai langkah Jokowi dapat menjadi sejarah baru dalam perpolitikan nasional.
“Ini belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia. Satu keluarga, ayah dan anak, menjadi ketua umum partai yang berbeda,” ujar seorang pengamat politik, Selasa (10/6/2025).
Sebagaimana diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, saat ini merupakan Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Jokowi sebelumnya menanggapi isu yang menyebut dirinya bakal bergabung ke PPP dan bahkan didorong menjadi ketua umum. Namun, ia menampik hal itu dan menyebut masih banyak kader PPP yang lebih layak.
“Enggaklah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025). (jpnn/c1/abd)
Kategori :