JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor komoditas strategis.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam karena bisa berdampak serius terhadap petani, nelayan, peternak, dan bahkan ketahanan pangan nasional.
“Kita mendukung kebijakan yang adil dan transparan, tetapi membuka impor secara bebas tanpa pengendalian yang ketat bisa berbahaya. Produk asing bisa membanjiri pasar dan mengancam produksi dalam negeri,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).
Ia menjelaskan, selama ini kuota impor berfungsi sebagai instrumen kontrol negara untuk menjaga stabilitas sektor pangan. Alih-alih dihapus, menurut Daniel, sistem kuota seharusnya dibenahi agar lebih transparan dan berbasis data aktual produksi dan konsumsi nasional.
“Sistem neraca komoditas harus dibuka ke publik, dikelola secara akuntabel dan tidak dijadikan alat rente atau monopoli,” jelasnya.
Daniel mengakui bahwa sistem kuota impor selama ini memang menyisakan banyak persoalan. Evaluasi menunjukkan bahwa kuota kerap menjadi ajang permainan kartel, diskriminatif, dan sarat kepentingan yang merugikan petani.
“Kuota impor tak jarang diperjualbelikan secara ilegal, jumlahnya berlebihan, dan dilakukan saat panen raya. Ini jelas merugikan petani lokal,” ujarnya.
Ia juga menyinggung temuan Ombudsman yang menunjukkan banyak penyimpangan dalam pelaksanaan kuota, termasuk kelebihan impor jutaan ton beras pada tahun lalu yang terjadi bersamaan dengan masa panen.
Selain merugikan petani, menurut Daniel, sistem kuota juga berdampak pada konsumen karena membuat harga pangan tidak stabil. “Sistem yang tidak adil akhirnya dibayar mahal oleh rakyat,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah beralih dari sistem kuota ke sistem tarif. Dengan pendekatan tarif, ia menilai proses impor akan lebih transparan, adil, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai kesalahan sistem justru mengorbankan tujuan besar ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Kebijakan harus berpihak pada neraca perdagangan dan produk lokal,” tutur Daniel.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan wacana penghapusan kuota impor dan peraturan teknis (pertek), yang menurutnya selama ini membatasi ruang gerak pengusaha. Prabowo ingin agar impor, termasuk daging dan komoditas lainnya, bisa dilakukan tanpa batas kuota, dengan penerbitan pertek hanya dapat dilakukan atas persetujuan Presiden. (jpc/c1/abd)
Kategori :