PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menginstruksikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Kurniawan beserta jajaran untuk mengawasi secara ketat jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Empat Lawang pada 19 April mendatang.
’’PSU Empat Lawang menjadi perhatian kita semua. Silakan bekerja secara optimal dan mencatat segala kegiatan yang dilaksanakan,” tegas Herman Deru saat menerima Kurniawan dan jajaran Bawaslu Sumsel di ruang tamu Gubernur pada Selasa (25/3).
Gubernur Herman Deru juga menyinggung soal pendanaan Bawaslu Sumsel untuk pelaksanaan PSU Pilkada Empat Lawang. Ia menyampaikan bahwa jika regulasi terbaru sudah terbit, Bawaslu bisa mengajukan permohonan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran tersebut.
“Jika sudah aturannya (yang baru terbit) bisa ajukan NPHD,” ujar Herman Deru.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru memberikan apresiasi kepada Bawaslu Sumsel atas kinerja yang baik selama tahapan Pilkada serentak 2024 lalu. “Terima kasih kepada Bawaslu. Sudah menjalankan tugas dengan baik. Juga untuk penggunaan dana yang efisien dan efektif,” ucap Gubernur Herman Deru.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, melaporkan bahwa pengawasan jalannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2024 berjalan lancar dan sukses. Terkait anggaran, Kurniawan menyampaikan bahwa dana yang telah digunakan sudah dipergunakan dengan baik, dan sisanya telah dikembalikan.
“Anggaran Bawaslu kabupaten sudah selesai. Sedangkan anggaran Bawaslu Sumsel yang belum selesai, terutama terkait PSU Empat Lawang. Ada 17 provinsi di Indonesia yang anggarannya belum selesai untuk pelaksanaan PSU ini. Sementara itu, perintah MK (Mahkamah Konstitusi), Bawaslu diminta untuk melaksanakan pengawasan, bimbingan, dan Gakkumdu. Begitu pun dengan Bawaslu Pusat, yang hingga kini masih menunggu arahan dari Kemendagri,” jelas Kurniawan.
Dengan pengawasan yang ketat dan persiapan yang matang, diharapkan pelaksanaan PSU Pilkada Empat Lawang dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (mrk/jpnn/c1/abd)
Kategori :