Sebagaimana diketahui pada tahap awal, Kemensos menargetkan 200 sekolah bisa dibangun. Darmaningtyas menyebut hal itu terbilang tidak realistis, apalagi di tengah iklim efisiensi anggaran. ”Belum lagi kesulitan mendapatkan lahan untuk mendirikan sekolah yang representatif. Maka yang paling realistis ya mengambil dari sekolah yang ada, diakuisisi untuk sekolah rakyat. Apalagi mengurusi pendidikan itu bukan tupoksi dari Kemensos,” tuturnya.
Peneliti pendidikan Totok Amin Soefijanto juga menuturkan hal senada. Secara umum, gagasan sekolah rakyat terbilang cukup baik, namun pada kenyataan di lapangan sering kali gagasan itu tidak dapat dieksekusi dengan optimal.
”Penyakit di Indonesia itu antara gagasan dan implementasinya itu ada jurang, nggak match. Gagasan yang bagus, tapi tidak bisa diimplementasikan dengan baik karena melupakan hal-hal teknis. Kalau Kemensos bikin sekolah, apakah gurunya dari Kemensos? Kan tidak, gurunya kan dari Kemendikdasmen,’’ paparnya.
Totok menyebutkan, makin banyak kementerian/lembaga yang terlibat dalam sebuah kebijakan, eksekusi kebijakan makin kompleks dan rumit. Terlebih, Kemensos menargetkan sekolah rakyat bisa dimulai pada Juli tahun ini. ”Sekolah kan bukan soal gagasan saja. Apalagi kebiasaan birokrasi kita rapat terus. Rencananya Juli mau dimulai, bayangkan saja bagaimana rumitnya dalam waktu dekat,’’ jelasnya. (pip/jpc/c1/rim)