Bhima menyebut, penundaan pengangkatan CASN itu mengindikasikan tiga hal. Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam, terutama akibat Coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini. Sehingga, pemerintah berupaya menghemat pos belanja pegawai.
Kedua, efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan program prioritas berdampak pada alokasi belanja pegawai. ”Apalagi efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, hal itu pasti menganggu pos belanja lainnya,” tambahnya.
Ketiga, buruknya perencanaan karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru. ”Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah, akhirnya missmatch dengan kebutuhan,” jelas Bhima.
Upaya perlawanan atas rencana penundaan pengangkatan CASN terus bermunculan. Akan ada aksi tolak penundaan pengangkatan CPSN dan PPPK 2024 di Gedung DPR/MPR, Kantor Kemenpan RB, dan Istana. Ajakan aksi ini viral dan muncul berantai di media sosial.
Tuntutan aksi ini jelas. Mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS/PPPK 2024. ”Kami minta keadilan. Nasib 1 juta lebih CPNS dan calon PPPK dipertaruhkan,” tulis seruan tersebut.
Muncul juga petisi untuk membatalkan penundaan pengangkatan CPNS dan calon PPPK di change.org. Dibuat oleh akun berinisial A.K dari Surabaya, petisi yang dibuat sejak 6 Maret 2025 ini telah ditandatangani oleh 70.645 orang per Minggu (9/3) sore.
Dalam petisi tersebut, A.K mengungkapkan alasannya mengajukan petisi itu. Antara lain, memberikan kepastian hukum dan status kepegawaian kepada para peserta yang telah lulus seleksi, menghindari kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi yang membutuhkan percepatan pelayanan publik, dan menjamin hak-hak peserta yang telah lulus agar segera dapat menerima SK pengangkatan dan mulai bertugas.