Habis untuk Biaya Operasional
PRINGSEWU - Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pringsewu Jaya Sejahtera (PJS) menjadi sorotan. Selama 2024, pendapatan PT PJS hanya sekitar Rp22 juta.
Sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan mencapai Rp627 jutaan. Hal ini terungkap ketika rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Pringsewu dengan jajaran manajemen BUMD PT PJS di ruang Komisi II DPRD, Senin (24/2).
Ketua Komisi II DPRD Pringsewu Mastuah didampingi Wakil Ketua Anton Subagiyo menyayangkan minimnya pendapatan BUMD PT PJS di usaha ayam broiler bekerja sama dengan rumah potong ayam (RPA) selama 2024.
"Dari hasil hearing, Komisi II DPRD Pringsewu meminta BUMD PT PJS agar pendapatan dapat melebihi biaya operasional pada 2025. Bukan seperti pada 2024, pendapatan sedikit hanya Rp22 jutaan. Sementara operasional mencapai kurang lebih Rp627 juta. Berarti uang hanya habis untuk operasional," kata Mastuah.
Anton Subagiyo menambahkan, penyertaan modal yang diberikan tujuan utamanya untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pringsewu dari BUMD.
"Sangat disayangkan, PAD hanya habis untuk operasional pengurus. Karena itu, pada 2025 Komisi II DPRD Pringsewu akan memanggil Tim TAPD dan Diskoperindag UMKM untuk menggelar rapat terkait bagaimana melihat jenis usaha yang dilakukan pada 2025. Hal ini agar peristiwa pada 2024 tidak terulang kembali tahun ini," tegasnya.
Anton Subagiyo menjelaskan, BUMD dengan penyertaan modal yang diberikan Rp5 miliar hanya mendapatkan keuntungan Rp22 juta. Meskipun, ada sisa anggaran yang lain masih di deposito.
"Upaya ini yang sedang kami lakukan untuk mendorong agar BUMD segera melakukan usaha yang benar-benar dapat menghasilkan/menyumbangkan PAD Kabupaten Pringsewu," ungkap Anton Subagiyo.
Terkait hal ini, Direktur Utama BUMD PT PJS Achmad Nur Fikri saat hendak dikonfirmasi terkait minimnya pendapatan melalui pesan WhatsApp enggan menjawab. (mul/rlmg/c1)