Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah di bawah komando Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan melakukan beberapa kebijakan. Pertama, meningkatkan kerja sama antar-instansi terkait, antara lain audit kewajiban PNBP SDA Minerba, kerja sama informasi data ekspor minerba, bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba.
Kedua, mengoptimalisasi pengelolaan batu bara agar memperoleh pendapatan yang lebih optimal. Ketiga, mengimplementasikan Automatic Blocking System (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor minerba.
Keempat, memanfaatkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA) dengan lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan Wajib Bayar, serta tata Kelola hulu-hilir yang lebih baik. Kelima, memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan minerba serta Pemda terkait tata cara pemungutan, perhitungan, dan pembayaran PNBP minerba.
Keenam, diseminasi dan penguatan implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. Terakhir, memberikan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap pemenuhan DMO batu bara dan atas pemenuhan target komitmen pembangunan smelter. (jpc/c1)