Di sisi lain, perlambatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama dan peningkatan kebijakan proteksionisme global semakin memperberat tekanan pada pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam konteks ini, Faisal memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran 4,8%-5%.
“Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah yang berupaya mendorong pertumbuhan hingga 8%. Secara fundamantal, peluang pertumbuhan lebih tinggi juga dihadang oleh persoalan berbagai struktural. Salah satunya adalah deindustrialisasi prematur, yang menghambat penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan nilai tambah industri,” paparnya.
Faisal berpandangan, untuk mencapai target pemerintah tersebut dibutuhkan pendekatan strategis yang komprehensif. Reformulasi kebijakan fiskal yang lebih pro-pertumbuhan dan mendukung daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, menjadi salah satu prioritas utama.
Selain itu, pengembangan infrastruktur yang lebih fokus pada penciptaan efek pengganda ekonomi serta revitalisasi industri manufaktur melalui penguatan keterkaitan hulu-hilir (backward and forward linkage) juga sangat penting.
“Tidak kalah penting, peningkatan sinergi antara BUMN, swasta, dan UMKM dalam kerangka ekonomi inklusif perlu dilakukan. Implementasi strategi tersebut membutuhkan political will yang kuat serta koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Faisal mengatakan, percepatan investasi di Indonesia pada 2025 masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Potensi pelemahan investasi akan terjadi pada investasi pemerintah dan BUMN.
Pada 2025, pemerintah telah memangkas belanja modal dari Rp338,9 triliun pada 2024 menjadi Rp190,6 triliun pada 2025 atau turun 43,8%. Penurunan program infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, jalan tol, bendungan, termasuk investasi pada proyek Ibu Kota Negara (IKN), akan mengalami penurunan.
Beberapa proyek investasi pemerintah berpotensi mendongkrak investasi tahun depan jika dapat dieksekusi sesuai rencana. Salah satunya adalah program perumahan sebanyak 3 juta per tahun yang berpotensi mendorong investasi bangunan residensial