BANDARLAMPUNG – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung M. Dody Fachrudin mengatakan kinerja APBN Lampung tahun anggaran 2024 positif.
Hal tersebut disampaikan pada acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025 kepada satuan kerja kementerian/lembaga (K/L), organisasi perangkat daerah (OPD), dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Secara umum, pendapatan negara menguat di akhir tahun. Sementara belanja negara terus bertumbuh secara akseleratif.
Tercatat hingga 13 Desember 2024, realisasi pendapatan negara sebesar Rp10,67 Triliun, tercapai 93,63 persen dari target, tumbuh 14,87 persen (yoy).
Dari sisi belanja negara terealisasi Rp31,48 Triliun, tercapai 93,76 persen dari pagu, dan tumbuh 12,73 persen (yoy).
Dody menyampaikan bahwa APBN tahun anggaran 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika global dan nasional.
BACA JUGA:Deteksi Dini Kebangkrutan Lembaga Keuangan Syariah
Desain APBN 2025 disusun guna mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045 serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya.
Ia menuturkan bahwa Alokasi ABPN Lampung tahun 2025 untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yakni sebesar Rp 8,76 triliun atau mengalami penurunan sekitar 21,42 persen dari tahun 2024 yakni Rp.11,14 triliun.
Namun mengalami kenaikan pada Transfer Ke Daerah (TKD), dimana TKD tahun 2025 sebesar Rp23,05 triliun atau naik sekitar 2,75 persen dari tahun 2024 yakni Rp22,43 triliun.
Diharapkan acara ini memperkuat komitmen dan semangat bersama mewujudkan pengelolaan APBN yang transparan, prudent (penuh kehati-hatian), dan akuntabel serta bebas dari tindak korupsi, suap, maupun gratifikasi.
Dalam acara tersebut juga terdapat penyerahan piagam penghargaan dari DJPb Provinsi Lampung kepada enam Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan keuangan yang dibuktikan dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK selama periode 10 tahun berturut-turut, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Metro, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan.