JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah tengah memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai instrumen fiskal utama dalam merespons kebutuhan sektor digital. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung perkembangan teknologi dan inovasi di era digital.
Dengan menggunakan APBN, diharapkan dapat tercipta kebijakan keuangan yang efektif guna mempercepat pertumbuhan sektor digital di Indonesia.
Diungkap oleh JawaPos.com dari antaranews.com, menurut Sri Mulyani, perkembangan digital tidak hanya membawa keuntungan, tetapi juga tantangan penting bagi perekonomian.
Dalam pernyataannya, ia mencatat bahwa kemunculan kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi untuk mendisrupsi lapangan pekerjaan yang ada, menciptakan perubahan besar dalam dinamika pasar tenaga kerja.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan optimis bahwa dengan respons yang tepat, teknologi AI bisa diarahkan untuk menciptakan transformasi sosial positif, membuka peluang baru, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi.
Dalam wawancaranya, beliau menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang cermat dan terukur agar negara dapat mengelola dampak sosial dan ekonomi dari perkembangan teknologi ini secara inklusif dan berkelanjutan.
"Saat ini, Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung dan mengenali bahwa teknologi digital hadir bersama kita, dan akan mengubah wajah ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah memanfaatkan keuangan negara melalui APBN untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan belanja pendidikan, semua ini dilakukan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik," kata Sri Mulyani dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Selasa.
Dalam konteks Kementerian Keuangan, berbagai aspek operasional telah mengalami transformasi ke metode digital.
Pada masa sebelumnya, anggaran Kementerian Keuangan terkait dengan biaya cetak dan salin dokumen anggaran.
Namun, saat ini, seluruh proses dokumentasi dilakukan secara digital, menghasilkan efisiensi yang memungkinkan realokasi anggaran untuk keperluan belanja lainnya.
Perubahan ini mencerminkan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran.
Perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga menciptakan peluang baru di sektor keuangan.
Aspek seperti digitalisasi asuransi, pembayaran digital, dan layanan kredit menjadi area yang berkembang.
Para regulator, seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), secara aktif mengamati perkembangan ini melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).