JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat (TNI-AD) akan menjaga netralitas dalam Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Wahyu menyatakan bahwa TNI-AD akan terus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KPU dan Polri, untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pilkada lancar, tertib, dan aman.
“TNI AD akan bersinergi dengan instansi terkait dan selalu menjaga netralitas dalam Pilkada 2024,” kata Brigjen Wahyu kepada ANTARA di Jakarta, Senin (11/11).
Ia menambahkan, segala bentuk dukungan TNI dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang ini mengatur tugas TNI yang meliputi operasi militer selain perang, termasuk dukungan dalam situasi nasional yang memerlukan pengamanan dan logistik.
Jika diminta oleh pihak sipil seperti Polri atau pemerintah daerah (Pemda), TNI AD siap memberikan bantuan dengan segala sumber daya yang dimilikinya.
“TNI AD berkomitmen memastikan Pilkada 2024 berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar di seluruh Indonesia,” ujar jenderal bintang satu itu.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tetap menjaga sikap netral dalam Pilkada 2024.
Ia menegaskan bahwa semua pejabat, termasuk menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, telah diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis, demi mendukung kelancaran proses demokrasi di Indonesia.
“Isu netralitas dalam Pilkada selalu kami tekankan kepada pejabat negara agar mereka tetap fokus pada tugasnya dan tidak berpihak pada calon tertentu,” ujar Budi Gunawan di Jakarta, Minggu (10/11). (ant/c1/abd)