RADAR LAMPUNG, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengkritik permintaan Apple untuk diberikan tax holiday selama 50 tahun dalam upaya mereka berinvestasi di Indonesia.
Menurutnya, hal ini menunjukkan rendahnya komitmen Apple terhadap pasar Indonesia, karena mereka hanya menawarkan investasi senilai USD 10 juta atau sekitar Rp157 miliar.
"Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus menerima investasi sekecil itu. Kalau memang Apple hanya main-main seperti itu, lebih baik dibatalkan saja," ujar Mufti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2024.
Mufti juga menyinggung langkah Apple yang meminta tax holiday selama 50 tahun, yang dianggapnya sebagai bentuk penghinaan terhadap bangsa Indonesia.
BACA JUGA:Sepi Peminat, Apple Kurangi Produksi iPhone 16
Ia menilai, sikap tersebut menunjukkan bahwa Apple tidak menghargai potensi Indonesia sebagai pasar dan negara berkembang.
Mufti kemudian mengungkit pertemuan antara Budi Arie, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan CEO Apple Tim Cook, yang dilakukan bersama Prabowo Subianto pada periode lalu.
Ia berharap pemerintah dapat lebih tegas dalam menangani permintaan seperti ini, dan tidak hanya menjadi pihak yang dirugikan dalam kesepakatan investasi asing.
Lebih lanjut, Mufti menyarankan agar Indonesia mengikuti jejak negara-negara seperti China yang sudah berhasil menciptakan industri teknologi dalam negeri.
"China bahkan ketika diblokir oleh Google, mereka tetap maju dan kini dapat menghasilkan aplikasi sendiri dan memiliki sistem operasinya. Kenapa kita tidak bisa, Pak?" katanya.
BACA JUGA: iPhone 16 dan Google Pixel yang Dijual di Indonesia Akan Terblokir IMEI
Mufti percaya, Indonesia harus bisa berinovasi dan menciptakan produk teknologi lokal, termasuk handphone buatan Indonesia.
Ia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk memblokir produk-produk luar yang tidak berkontribusi signifikan terhadap pengembangan teknologi dalam negeri.
"Jika kendaraan buatan lokal bisa sukses, kenapa handphone lokal tidak bisa? Harapan kami, pemerintah bisa mengambil langkah berani untuk melokalisasi produksi teknologi di Indonesia," tutup Mufti (Disway/abd)