JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi keluar dari bagian Kementerian Agama (Kemenag). Kini, BPJPH menjadi badan tersendiri dan langsung berada di bawah Presiden.
Kepala BPJPH Haikal Hassan Baras menargetkan sejumlah capaian untuk layanan sertifikasi halal. Dia mengatakan layanan sertifikasi halal harus lebih baik, cepat, murah, dan profesional. Ketentuan sertifikasi halal jalur reguler berlangsung 21 hari. “Kita sudah sebelas hari,” kata Haikal Hassan Baras di kantor BPJPH di Jakarta Timur pada Kamis (24/10)
Meskipun ketentuannya 21 hari, sertifikasi halal jalur reguler banyak yang sudah selesai dalam sebelas hari. Kemudian untuk jalur self declare atau sertifikasi halal gratis pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) ketentuannya 14 hari. Namun banyak yang selesai dalam delapan hari.
Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu mengatakan, durasi tersebut harus bisa lebih pendek lagi. “Itu gue bocorin dikit. Akan lebih cepat lagi,” tandasnya.
Haikal mengatakan, pemisahan BPJPH dari Kemenag merupakan komitmen dari Presiden Prabowo terhadap ekosistem halal di Indonesia. Dengan berbentuk badan sendiri, BPJPH ke depan akan lebih leluasa untuk membuat terobosan-terobosan kebijakan. Sehingga semakin banyak target sertifikasi halal yang dapat dikejar.
Alumnis ITB itu juga mengingatkan bahwa regulasi wajib halal sudah resmi berlaku sejak 18 Oktober lalu. “Tolong semua produk yang beredar, yang masuk, yang diperjual belikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu (amanah) undang-undang,” katanya.
Mulai dari makanan, minuman, produk sesembelihan, termasuk juga makanan dan minuman di restoran, cafe, dan tempat sejenisnya di dalam hotel. “Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan (halal),” kata dia.
Haikal menyebut selama tiga tahun terakhir, proses sertifikasi halal oleh Kemenag sudah baik. Kini mengatakan tinggal mempercepat lagi. Maka dari pada itu, para pelaku usaha terkait untuk segera mengurus sertifikasi halal.
BACA JUGA: DPD PUTRI Lampung Ajak Pemerintah Berkolaborasi Majukan Pariwisata
Kini, produsen makanan, minuman, dan sejenisnya yang belum memiliki sertifikat halal akan dikenai sanksi. Pertama adalah sanksi administratif. Haikal menuturkan akan mengedepankan upaya persuasif atau berupa peringatan. Kalau diperingati masih bandel, kadar sanksinya ditingkatkan.
“Bisa berupa penarikan produk dari peredaran,” katanya. Kemudian juga bisa berupa penutupan tempat usaha. Dia menjelaskan Indonesia, dengan 260 juta penduduk dan didominasi umat Islam, harus bisa. Menjadi contoh. Khususnya dalam ekosistem halal.
Dia menegaskan urusan jaminan produk halal, bukan berarti memaksakan seluruh masyarakat mengkonsumsi halal. “Kalau ente masih mau makan yang haram, itu terserah ente,” jelasnya. Aturan jaminan produk halal, diperuntukkan bagi pengusaha atau produsen. Negara memberikan jaminan terkait produk halal, untuk masyarakat.