Misalnya, jika dalam satu pelayanan membutuhkan 350 kg sayuran setiap hari, maka koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengoordinasi para petani untuk menanam sayuran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.
Sama halnya dengan kebutuhan 600 liter susu per hari, jumlah tersebut setara dengan produksi 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.
Ia menegaskan, program MBG akan lebih memberi kesempatan bagi koperasi dan BUMDes dalam menyediakan pasokan bahan bakunya agar mereka turut merasakan banyak manfaat ekonominya.
“Bahan baku ingin kami dapatkan dari BUMDes dan koperasi. Jadi, kalau ada pengusaha yang besar ingin memasok dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, silakan berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, supaya mereka juga mendapat cipratan ekonomi dari program in,” jelas Dadan.
Program MBG akan dijalankan pada Januari 2025. Namun, pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program ini dengan jangkauan daerah yang lebih luas serta wilayah yang lebih membutuhkan.
“Kami tidak bisa menggunakan data sekunder karena data itu sangat dinamis. Jadi, jumlahnya baru akan kami tentukan ketika satuan pelayanan sudah ada di daerah.”
Dadan juga memastikan program MBG akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. (jpc)