JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memperkirakan jumlah komisi sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI periode 2024–2029 berkisar 12 hingga 13 komisi.
’’Jadi kurang lebih itu, kisaran 12 atau 13 komisi. Itu juga belum diputuskan,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10).
Dasco mengatakan, pembentukan dan penyusunan komisi di DPR RI masih menunggu penetapan nomenklatur kementerian atau badan pemerintahan yang baru.
“Kami masih menunggu informasi tentang penambahan mitra kerja DPR yang akan dibentuk oleh pemerintahan mendatang,” ucap Dasco.
Dia menambahkan, jumlah komisi di DPR RI akan disesuaikan dengan penambahan jumlah kementerian atau badan pemerintahan yang akan dibentuk.
“Kalau penambahannya ada lima atau enam kementerian atau badan, maka cukup satu komisi yang ditambah. Tapi kalau lebih dari itu, bisa jadi perlu dua komisi tambahan,” jelasnya.
Menurut Dasco, jumlah komisi saat ini tidak sepenuhnya proporsional dalam mengakomodasi mitra kerja dari pemerintah.
“Komisi-komisi yang ada sekarang tidak proporsional juga jumlahnya, ada yang mitranya cukup banyak, sementara ada yang lebih sedikit,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Kamis (3/10), anggota DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa kemungkinan besar akan ada 13 komisi di DPR RI pada periode 2024-2029, sesuai kesepakatan fraksi-fraksi partai politik.
Sejauh ini, menurut Said, 13 komisi sudah disiapkan, namun tugas dan fungsi serta mitra kerja dari masing-masing komisi baru akan ditentukan setelah nomenklatur kementerian ditetapkan oleh presiden terpilih.
“Insya Allah, kawan-kawan fraksi sudah firm,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani memastikan alat kelengkapan dewan (AKD) akan ditetapkan sebelum pengumuman kabinet baru oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
’’Insya Allah, AKD akan diumumkan dan kami selesaikan sebelum kabinet yang akan datang diumumkan,” ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Puan juga menyampaikan bahwa jumlah komisi di DPR belum diputuskan dan masih dalam proses pembahasan. “Belum ada jumlah pasti untuk komisi DPR. Semuanya sedang kami matangkan dan diskusikan bersama,” jelasnya.
Selain itu, Puan menegaskan bahwa DPR akan berhati-hati dalam membahas komposisi komisi untuk periode 2024-2029. “Secepatnya akan kami bahas sesuai mekanisme, setelah ada informasi lebih lanjut mengenai rencana kabinet dan pelantikan presiden terpilih,” tuturnya.