Aspirasi dari Fraksi-fraksi DPRD Setempat ada enam nama dari masing masing fraksi. Yakni Rektor UIN Mataram Prof. Masnun Tahir, Sekretaris Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir, Sekda NTB Lalu Git Ariadi, Dirjen Kemenfo RI Dr. Ismail, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Nizar Ali dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Dr. H. A. Nurdin Abidin.
Dikutip dari Radar Lombok , Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir mengatakan, DRRD Provinsi NTB berkonsultasi dengan Kemendagri. Itu dilakukan berkaitan dengan Rektor yang diusulkan menjadi Pj. Gubernur.
Dari konsultasi, jabatan rektor tidak bisa diusulkan menjadi Pj. Gubernur. Alasannya, jabatan rektor bukan termasuk JPTM. Dan proses di Kemendagri melalui rapat, Muhizir mempertanyakan jika DPRD Provinsi NTB tetap mengusulkan Prof. Masnun Tahir sebagai salah satu dari tiga nama yang diusulkan ke Kemendagri.
Pertimbangannya, DPRD merupakan lembaga yang menyerap aspirasi masyarakat. Sebab, Rektor UIN Mataram dapat dukungan dari Pokmas. Kemendagri pun meminta kepada DPRD Provinsi NTB agar mengusulkan tiga nama Pj Gubernur yang memenuhi syarat dan sesuai aturan.
Berbeda dengan kasus di Papua Selatan. Di sana Usulan Pj. Gubernur yang berlatar belakang rektor dilantik. Yakni Rektor Universitas Cenderawasih menjadi Pj Gubernur Provinsi Papua Selatan.
Kendati demikian, saat itu tidak ada sosok lain yang diusulkan. Sebelum dilantik juga dilakukan proses eselonisasi agar sesuai dengan aturan.
’’Beberapa jam sebelum dilantik, dia ditarik dari jabatan rektor menjadi Staf Ahli Dirjen agar bisa memenuhi syarat untuk bisa dilantik menjadi Pj Gubernur,” terangnya. (abd/c1/rim)