Menanggapi hasil survei ini, Nanang mengaku dirinya selalu mempelajari setiap permasalahan yang ada di Lamsel untuk mengetahui cara penyelesaian dan apa yang dibutuhkan terutama untuk kepentingan masyarakat. ’’Itu yang saya pelajari sehingga saya tahu permasalahan-permasalahannya sehingga tidak menimbulkan satu masalah lain," ucapnya.
Nanang mengakui permasalahan yang kerap muncul jelang pilkada adalah infrastruktur. ’’Tetapi yang lebih penting, kami tidak hanya menyelesaikan permasalah infrastruktur. Lamsel ini ada 17 kecamatan dan sekitar 260 desa," tuturnya.
’’Jadi begini luas dengan panjang jalan yang ada. Kami tidak pernah menyerah dan terus berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa merealisasikan keinginan masyarakat tentang infrastruktur," sambungnya.
Menurut Nanang, selain fokus masalah infrastruktur, pihaknya juga memiliki program-program lain agar capaian Lamsel lebih baik daripada yang lalu-lalu.
Nanang menjelaskan, tahun ini anggaran untuk infrastruktur banyak tersedot untuk kebutuhan pilkada serentak November 2024. ’’Sebetulnya kalau tahun ini tidak ada pilkada serentak, anggaran kita ada untuk pembangunan infrastruktur," ucapnya.
’’Nah ini yang jadi permasalahan juga. Ini agar masyarakat bisa mengetahui juga bahwa banyak anggaran kita untuk pilkada serentak," imbuhnya.
Nanang mengaku Pemkab Lamsel membuka diri terhadap setiap kritik atau masukan terkait infrastruktur yang dilakukan oleh media massa, LSM, masyarakat, dan lainnya. Kritik dan masukan tersebut menjadi bahan evaluasi.
’’Itu kita tanggapi positif memang keadaannya seperti itu. Mau kita lawan tidak bisa," ucapnya.
Begitu juga mengenai Provinsi Lampung yang sempat menjadi sorotan nasional terkait infrastruktur jalan yang buruk. Sebagai kabupaten pintu gerbang Pulau Sumatera dari Pulau Jawa, Pemkab Lamsel berkomitmen terus melakukan upaya perbaikan. (pip/c1/fik)