BPMP Lampung Klaim Penerapan Kurikulum Merdeka Capai 90%

Selasa 30 Jul 2024 - 20:00 WIB
Reporter : Anggi Rhaisa
Editor : Syaiful Mahrum

BANDARLAMPUNG - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung mengklaim bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di Provinsi Lampung sudah mencapai 90 persen. Artinya, Kurikulum Merdeka sudah hampir diterapkan di seluruh jenjang pendidikan se-Lampung.

Kasubbag Umum BPMP Lampung Muhammad Syafran menyampaikan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di Lampung sejak diterapkan secara nasional sudah di atas 90 persen.

 

Syafran menginformasikan bahwa ada beberapa hal yang turut menjadi alat ukur keberhasilan Kurikulum Merdeka belajar di Lampung.

 

‘’Seperti sebelum mengenal Kurikulum Merdeka, dari sisi pembelajaran proses penilaian hasil belajar ditentukan dari ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Proses ini dinilai hanya melihat capaian kelulusan siswa dari kemampuan akademik. Sementara pada Kurikulum Merdeka mengenal istilah Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang dinilai lebih dapat mengukur capaian hasil belajar dari banyak dimensi,” ujar Syafran.

BACA JUGA:Itera Gelar Kejuaraan Panahan Berkuda

Indikator anak bisa dimensikan, lanjut Syafran, melalui beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berakhlak mulia; mandiri; bergotong royong; berkbhinekaan global; bernalar kritis; sera kreatif. ‘’Artinya, anak tidak hanya dibentuk dari sisi pengetahuan akademik. Namun, banyak dimensi yang membentuk siswa,” ungkapnya.

 

Capaian 90 persen penerapan Kurikulum Merdeka di Lampung, kata Syafran, jauh lebih besar dibandingkan data terakhir yang dihimpun dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek yang menginformasikan penerapan Kurikulum Merdeka baru digunakan oleh 73 persen sekolah di Indonesia.

 

Meskipun sudah termasuk tinggi, kata Syafran, ada beberapa kendala yang juga masih dihadapi dalam penerapan Kurikulum Merdeka program dari Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ini.

 

‘’Terutama soal pemerataan akses yang banyak menyasar sekolah yang berada di daerah 3T. Secara infrastruktur dan letak geografis, sekolah-sekolah berada di daerah terpencil memiliki kesulitan dalam berkoordinasi. Lagi-lagi persoalan akses internet menjadi penyebab utamanya. Padahal, kehadiran akses koneksi internet menjadi faktor pendukung keberhasilan program Merdeka Belajar,” kata Syafran.

 

Tags :
Kategori :

Terkait