P3M Anggap Menkes Langgar UU Kesehatan

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 11 Jul 2024 - 20:27

PENYORTIRAN: Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. -FOTO MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS -

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa RPP Kesehatan disahkan dalam waktu dekat.

Menyikapi hal itu, Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) K.H. Sarmidi Husna berpendapat, pembahasan RPP pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal pengamanan zat adiktif tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang.

’’P3M meminta Menkes agar mengeluarkan pasal-pasal terkait pengamanan zat adiktif dari draf RPP Kesehatan yang ada. Selain bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Perkebunan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, juga berpotensi mematikan kelangsungan ekosistem serta tata niaga pertembakauan," kata K.H. Sarmidi.

K.H. Sarmidi berpendapat, pasal-pasal terkait produk industri hasil tembakau seharusnya diatur dalam pengaturan tersendiri sebagaimana mandat UU Kesehatan. P3M mendesak Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk dipisahkan dari pembahasan RPP Kesehatan dengan pertimbangan mempunyai ekosistem yang berbeda signifikan dengan sektor kesehatan.

UU Kesehatan Pasal 152 Ayat (1) UU 17/2023 memandatkan, ketentuan pengaturan pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur melalui Peraturan Pemerintah. Begitu pula pada Ayat (2), ketentuan lebih lanjut rokok elektronik diatur melalui Peraturan Pemerintah.

"Kata 'diatur dengan' Peraturan Pemerintah pada Pasal 152, sangat tegas amanatnya, sehingga seyogyanya, rokok konvensional diatur tersendiri, rokok elektronik diatur tersendiri. Keduanya, juga sebaiknya terpisah dari RPP yang memiliki ekosistem berbeda," terang K.H. Sarmidi.

K.H. Sarmidi juga mengingatkan bahwa perumusan RPP Kesehatan produk Tembakau harus mengacu pada prinsip-prinsip pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sebagaimana amanat dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"P3M mendesak pemerintah bersama multi-stakeholder untuk merumuskan pasal-pasal alternatif terkait RPP yang non-diskriminatif, lebih berkeadilan dan berkedaulatan," ujar K.H. Sarmidi.

K.H. Sarmidi mengingatkan, RPP tentang pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengaman Zat Adiktif merupakan kebijakan pemerintah yang harus mengacu pada prinsip atau kaidah kemaslahatan umat secara umum, yaitu tasharruful imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bil mashlahah.

"Kebijakan negara atau pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan," tegas K.H. Sarmidi.

p3m anggap menkes langgar uu kesehatan                            jakarta - menteri kesehatan (menkes) budi gunadi sadikin mengatakan bahwa rpp kesehatan disahkan dalam waktu dekat. 
menyikapi hal itu, direktur perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat (p3m) k.h. sarmidi husna berpendapat, pembahasan rpp pelaksanaan uu nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal pengamanan zat adiktif tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang.
’’p3m meminta menkes agar mengeluarkan pasal-pasal terkait pengamanan zat adiktif dari draf rpp kesehatan yang ada. selain bertentangan dengan uu kesehatan, uu pembentukan peraturan perundang-undangan, uu perkebunan, dan putusan mahkamah konstitusi, juga berpotensi mematikan kelangsungan ekosistem serta tata niaga pertembakauan," kata k.h. sarmidi.
k.h. sarmidi berpendapat, pasal-pasal terkait produk industri hasil tembakau seharusnya diatur dalam pengaturan tersendiri sebagaimana mandat uu kesehatan. p3m mendesak bapak budi gunadi sadikin untuk dipisahkan dari pembahasan rpp kesehatan dengan pertimbangan mempunyai ekosistem yang berbeda signifikan dengan sektor kesehatan.
baca juga:buka tahun ajaran perdana, emer islamic boarding school (eibos) gelar soft opening 
uu kesehatan pasal 152 ayat (1) uu 17/2023 memandatkan, ketentuan pengaturan pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur melalui peraturan pemerintah. begitu pula pada ayat (2), ketentuan lebih lanjut rokok elektronik diatur melalui peraturan pemerintah.
"kata 'diatur dengan' peraturan pemerintah pada pasal 152, sangat tegas amanatnya, sehingga seyogyanya, rokok konvensional diatur tersendiri, rokok elektronik diatur tersendiri. keduanya, juga sebaiknya terpisah dari rpp yang memiliki ekosistem berbeda," terang k.h. sarmidi.
k.h. sarmidi juga mengingatkan bahwa perumusan rpp kesehatan produk tembakau harus mengacu pada prinsip-prinsip pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sebagaimana amanat dalam pasal 6 uu nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
"p3m mendesak pemerintah bersama multi-stakeholder untuk merumuskan pasal-pasal alternatif terkait rpp yang non-diskriminatif, lebih berkeadilan dan berkedaulatan," ujar k.h. sarmidi.
baca juga:apresiasi pelanggan, sharp kembali gelar gathering dan festival matsuri lampung
k.h. sarmidi mengingatkan, rpp tentang pelaksanaan uu kesehatan 2023 terkait pengaman zat adiktif merupakan kebijakan pemerintah yang harus mengacu pada prinsip atau kaidah kemaslahatan umat secara umum, yaitu tasharruful imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bil mashlahah.
 
"kebijakan negara atau pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan," tegas k.h. sarmidi.
 
sepanjang pembahasan rpp kesehatan, kementerian kesehatan (kemenkes) disinyalir menutup komunikasi dengan multi-stakeholders ekosistem pertembakauan. demikian halnya dengan p3m yang memberikan masukan namun nampaknya tidak diakomodasi oleh kemenkes.
 
"kami menduga mungkin ada tekanan global yang membuat pemerintah terutama kemenkes tidak melibatkan ekosistem pertembakauan," ujar k.h. sarmidi.
hal itu bisa dilihat dalam framework convention on tobacco control (fctc), sebagaimana pada pasal 5.3 fctc dinyatakan, dalam membuat kebijakan berkait pengendalian tembakau pemerintah harus bertindak untuk melindungi dari pengaruh industri tembakau karena ada konflik mendasar dan tidak dapat didamaikan antara kepentingan industri tembakau dan kepentingan kebijakan kesehatan masyarakat.
"karena ketentuan tersebut, tampaknya hampir tidak mungkin ekosistem pertembakauan dilibatkan oleh kemenkes. padahal, petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja iht yang akan menjadi korban pertama kali jika rpp disahkan. seharusnya, dalam membuat kebijakan melibatkan objek yang hendak diatur sehingga ketemu titik tengah," imbuh k.h. sarmidi.
merujuk kajian p3m, dampak dari disahkannya rpp kesehatan dengan pasal tembakau yang ada pada industri akan berpengaruh buruk bagi iklim usaha iht. banyaknya larangan terhadap iht seperti bahan tambahan atau pembatasan tar dan nikotin, akan membuat iht nasional gulung tikar.
perlu diketahui, kretek yang menjadi produk iht nasional menggunakan bahan tambahan rempah sebagai penggenap rasa.
"kretek khas indonesia juga menggunakan tembakau dan cengkeh dalam negeri dalam pembuatan rokok. kalau dibatasi dan dilarang, yang terkena dampak terlebih dahulu industri kretek nasional," kata k.h. sarmidi.
k.h. sarmidi mengungkapkan, sebelum adanya rpp kesehatan pun, iht sudah kepayahan karena kebijakan fiskal yang eksesif. sejak tahun 2020, tarif cukai hasil tembakau selalu naik dua digit. padahal, di saat bersamaan, iht tertekan karena pandemi covid-19 dan disusul situasi dunia yang tidak pasti.
situasi iht legal saat ini terus terpuruk yang terkonfirmasi melalui realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (cht) yang tidak memenuhi target. produksi rokok juga turun. dengan kondisi itu, pemerintah perlu memberikan peluang untuk pemulihan, dengan cara, tidak ada kenaikan tarif cht untuk tahun 2025 karena sudah ada kenaikan tarif ppn terhadap hasil tembakau.
"sedangkan untuk tahun 2026 dan tahun berikutnya, kenaikan tarif cukai ht disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi atau angka inflasi," pinta kh sarmidi.
dengan tambahan rpp, tentu akan membuat iht gulung tikar. iht akan semakin berat jika harus memenuhi ketentuan dari rpp seperti perubahan kemasan, bahan baku, yang costnya sangat besar, pengaturannya juga semakin ketat.
"iht telah diatur melalui banyak regulasi. ada 446 regulasi yang mengatur iht. 400 (89,68 persen) itu berbentuk kontrol. 41 (9,19 persen) mengatur soal cukai hasil tembakau, dan hanya 5 (1,12 persen) regulasi yang mengatur isu ekonomi/kesejahteraan," tukas k.h. sarmidi. (jpc/c1/ful)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 12 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan