Presiden Berpihak, Timnas Amin Minta Jokowi Mundur

JAKARTA - Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin) Ari Yusuf Amir meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

Hal itu sehubungan dengan pernyataannya yang menyebut bahwa presiden dan menteri punya hak berpihak pada salah satu paslon capres-cawapres dan berkampanye.

Pasalnya, ia mengatakan bahwa jika Jokowi beserta menterinya memilih untuk berpihak kepada salah satu calon dalam Pilpres 2024, akan ada konflik kepentingan yang terjadi. 

BACA JUGA:Ganjar Sarankan Mahfud Mundur dari Menkopolhukam

“Sekarang misalnya kita ambil contoh dalam bansos. Dalam bansos itu kapasitas menteri-menteri dan pak Jokowi membagi bansos itu kapasitas selaku pejabat negara atau pejabat politik ini kan susah,” ujar Ari kepada wartawan, Kamis (25/1).

 “Sedangkan itu bansos itu uang rakyat uang masyarakat dari pajak uang negara bukannya uang mereka,” sambungnya. 

Dengan begitu, ketika warga kemudian menerima bansos dan mengetahui bahwa itu dari Jokowi, yang kemudian dihubungkan dengan paslon capres-cawapres tertentu, menurut Ari itu sangat tak etis. 

BACA JUGA:KPU Ingatkan Jangan Libatkan Anak saat Kampanye

“Jadi demi untuk kestabilitasan politik ketenangan kita dalam pemilu ini supaya damai, kami harapkan supaya keputusan pak Jokowi ini secara tegas dia lakukan bahwa beliau harus mengundurkan diri,” tandasnya.

  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan bahwa dirinya boleh kampanye dan berpihak dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan di depan salah satu calon presiden (capres), Prabowo Subianto yang tengah mendampingi Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

 “Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak,” kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh,” lanjutnya. (jpc/abd)

 

Artikel ini sudah tayang di jawapos.com dengan judul: Timnas AMIN Sarankan Jokowi Mundur Sebagai Presiden jika Memihak Capres Tertentu